Jakarta, Beritasatu.com - Pemimpin tertinggi Iran dikenal sebagai figur dengan kekuasaan politik dan religius paling besar di negara tersebut. Menariknya, dua tokoh yang pernah memegang posisi ini, yakni Ayatollah Ruhollah Khomeini dan Ayatollah Ali Khamenei, memiliki kesamaan unik, keduanya tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri setelah menjabat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat politik internasional. Di tengah praktik diplomasi global yang umumnya menuntut pemimpin negara melakukan kunjungan luar negeri, pemimpin tertinggi Iran justru menjalankan perannya sepenuhnya dari dalam negeri.

Tradisi tersebut kini kembali menjadi perbincangan setelah munculnya pemimpin baru Iran. Banyak pihak menunggu apakah penerusnya, Mojtaba Khamenei, akan mengikuti pola yang sama seperti dua pendahulunya.

Mengapa Pemimpin Tertinggi Iran Tidak Pernah ke Luar Negeri?

Ayatollah Ali Khamenei merupakan salah satu pemimpin dunia yang tidak pernah melakukan perjalanan internasional selama menjabat sebagai Supreme Leader Iran. Sejak dilantik pada tahun 1989, ia tidak pernah lagi tercatat melakukan kunjungan resmi ke negara lain.

Perjalanan terakhir Khamenei ke luar negeri terjadi pada Mei 1989 ketika ia masih menjabat sebagai Presiden Iran. Dalam kunjungan tersebut, ia mendatangi China dan Korea Utara yang merupakan mitra strategis bagi Iran pada masa itu.

Tidak lama setelah perjalanan tersebut, Pemimpin Revolusi Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini wafat pada Juni 1989. Majelis Ahli kemudian memilih Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran untuk menggantikan posisi tersebut.

Sejak saat itu, Khamenei tidak pernah lagi meninggalkan wilayah Iran. Keputusan ini tidak semata-mata bersifat pribadi, tetapi juga mengikuti preseden yang telah ditetapkan oleh pendahulunya.

Tradisi yang Dimulai oleh Ayatollah Khomeini

Ayatollah Ruhollah Khomeini sebelumnya pernah hidup dalam pengasingan di Prancis sebelum akhirnya kembali ke Iran pada Februari 1979, tepat saat Revolusi Iran berlangsung.

Setelah kembali ke tanah airnya dan memimpin perubahan sistem politik Iran dari monarki menjadi republik Islam, Khomeini menyatakan komitmen untuk tidak lagi meninggalkan Iran hingga akhir hayatnya.

Pendekatan tersebut kemudian menjadi semacam tradisi kepemimpinan yang diikuti oleh penerusnya. Ali Khamenei memilih untuk menjalankan peran sebagai pemimpin tertinggi Iran sepenuhnya dari dalam negeri, tanpa melakukan perjalanan internasional.

Selama lebih dari tiga dekade memimpin negara, Ali Khamenei menjalankan berbagai keputusan strategis Iran dari ibu kota, Teheran. Para pemimpin dunia yang ingin bertemu dengannya biasanya datang langsung ke Iran, sementara pejabat diplomatik dan militer Iran yang melakukan perjalanan ke luar negeri mewakili kepentingan negara.

Kebijakan penting negara, mulai dari keputusan terkait konflik bersenjata hingga proses negosiasi nuklir, sebagian besar dikendalikan dari dalam negeri di bawah arahan pemimpin tertinggi Iran.

Dengan masa kepemimpinan mencapai sekitar 36 tahun lebih, Khamenei juga menjadi salah satu pemimpin paling lama berkuasa di kawasan Timur Tengah. Durasi tersebut menjadikannya pemimpin Iran dengan masa jabatan terpanjang setelah Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Dalam sistem politik Republik Islam Iran, pemimpin tertinggi Iran memegang otoritas paling besar dalam struktur negara. Posisi ini memiliki kewenangan luas yang mencakup bidang politik, militer, peradilan, hingga kebijakan luar negeri.

Beberapa kewenangan utama yang dimiliki pemimpin tertinggi Iran antara lain menunjuk panglima angkatan bersenjata, kepala yayasan keagamaan besar, direktur jaringan radio dan televisi nasional, serta para pemimpin salat di kota-kota utama.

Selain itu, ia juga memiliki peran dalam menunjuk ketua lembaga peradilan, anggota Dewan Keamanan Nasional, pejabat yang menangani urusan luar negeri dan pertahanan, jaksa agung, hingga para ahli hukum dalam Dewan Wali.

Tidak hanya itu, pemimpin tertinggi Iran juga bertugas merancang kebijakan umum negara, mengawasi pelaksanaan sistem pemerintahan, serta mengeluarkan keputusan terkait referendum nasional.

Dalam bidang militer, ia memegang komando tertinggi atas angkatan bersenjata dan memiliki kewenangan untuk menyatakan perang serta memerintahkan mobilisasi militer.

Pada sisi lain, pemimpin tertinggi Iran juga berwenang memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman bagi narapidana tertentu.

Perbedaan Presiden Iran dan Pemimpin Tertinggi Iran

Dalam sistem pemerintahan Iran, presiden dan pemimpin tertinggi Iran memiliki peran yang berbeda secara fundamental.

Presiden Iran berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet serta menjalankan administrasi negara sehari-hari. Presiden juga berperan dalam hubungan diplomatik, termasuk mengirim dan menerima duta besar serta menandatangani perjanjian internasional.

Sebaliknya, pemimpin tertinggi Iran merupakan kepala negara sekaligus otoritas politik dan agama tertinggi. Posisi ini menentukan arah kebijakan strategis nasional serta mengawasi berbagai lembaga negara.

Presiden Iran dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli dan dapat menjabat seumur hidup kecuali mengundurkan diri atau diberhentikan.

Pergantian Kepemimpinan dan Munculnya Mojtaba Khamenei

Sepanjang sejarah Republik Islam Iran, hanya ada dua tokoh yang pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran. Tokoh pertama adalah Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini yang memimpin hingga tahun 1989.

Setelah wafatnya Khomeini, posisi tersebut dipegang oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yang memimpin Iran sejak 1989 hingga lebih dari tiga dekade kemudian.

Situasi politik Iran kembali berubah setelah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari.

Setelah peristiwa tersebut, Majelis Ahli Iran secara resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru untuk menggantikan ayahnya.

Pemilihan ini dilakukan melalui pemungutan suara dalam pertemuan tertutup Majelis Ahli pada Minggu, 8 Maret 2026. Peristiwa ini mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya sejak Revolusi Iran 1979, kekuasaan tertinggi negara secara efektif berpindah dari ayah kepada anak.

Sebelum keputusan permanen tersebut diambil, Iran sempat mengalami kekosongan kepemimpinan di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung.

Untuk sementara waktu, kekuasaan negara dijalankan oleh dewan interim yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta ulama Alireza Arafi.

Apakah Tradisi Ini Akan Berlanjut?

Kini perhatian publik tertuju pada kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Banyak pengamat bertanya apakah ia akan mengikuti tradisi pendahulunya dengan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama menjabat.

Jika pola tersebut berlanjut, maka tradisi unik yang telah berlangsung sejak era Ayatollah Khomeini kemungkinan akan tetap menjadi ciri khas kepemimpinan pemimpin tertinggi Iran.

Ke depan, arah kepemimpinan Mojtaba Khamenei akan menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana pemimpin tertinggi Iran menjalankan perannya di tengah dinamika geopolitik global.

Sejak berdirinya Republik Islam Iran pada 1979, posisi pemimpin tertinggi Iran memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda dibandingkan kepala negara pada umumnya. Salah satu cirinya adalah tradisi tidak melakukan perjalanan ke luar negeri setelah menjabat.

Tradisi tersebut dimulai oleh Ayatollah Khomeini dan kemudian dilanjutkan oleh Ali Khamenei selama lebih dari tiga dekade masa kepemimpinannya.

Dengan munculnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru, dunia kini menunggu apakah pemimpin tertinggi Iran akan tetap mempertahankan tradisi tersebut atau justru membuka babak baru dalam gaya kepemimpinan Iran.