Harga minyak dunia kembali mendidih di tengah gelombang eskalasi yang terjadi Timur Tengah yang tak kunjung surut. Perang yang pecah antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) yang bersekutu dengan Israel masih belum jelas titik usainya.

Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini harga minyak sudah menyentuh US$ 110 per barel dan diprediksi terus mengalami kenaikan yang berpotensi membuat beban subsidi energi di APBN membengkak.

Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak buru-buru mengambil opsi penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN untuk menahan beban bengkak subsidi.

Bhima mengusulkan beberapa proyek dengan anggaran jumbo semacam Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipangkas dan digeser sebagian terlebih dahulu.

"Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu," sebut Bhima kala dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan hitungannya, diprediksi sekitar Rp 340 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah.

"Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure," kata Bhima.

Harga Minyak Belum Turun

Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi memperkirakan saat ini harga minyak belum ada tanda-tanda turun. Ada dua hal yang membuat harga minyak terus mendidih, pertama perang yang terjadi di Timur Tengah dan kedua langkah Iran menutup Selat Hormuz yang jadi jalur logistik energi dunia.

Bila sekarang sudah mencapai US$ 110 per barel, harga minyak masih bisa merangkak terus naik ke level US$ 150 per barel. Artinya, pemerintah sudah saatnya mencari cara menahan dampak kenaikan harga tersebut bagi APBN.

"Kalau misalnya dalam 2 minggu agar seminggu depan Kedua hal tadi Kedua variabel itu tetap berjalan, saya prediksikan dari data sebelumnya Ini bisa mencapai US$ 150-an," ujar Fahmi dihubungi pada hari yang sama.

Dia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bila harga minyak dunia naik sampai US$ 90 per barel, APBN mampu meredakan gejolaknya. Di APBN, asumsi harga minyak ditetapkan di level US$ 70 per barel. Namun, saat ini harga BBM sudah jauh sekali dari asumsi tersebut, maka dari itu antisipasi memang perlu dilakukan.

"Nah, karena hal ini fiskal kita itu sekarang bebannya amat berat gitu ya. Terutama untuk subsidi tadi gitu ya," kata Fahmy.

Dia mengungkapkan cara tercepat untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak saat ini memang adalah dengan melakukan pemangkasan dan pergeseran anggaran jumbo dari beberapa program, persis seperti yang diungkapkan Bhima sebelumnya.

Menurutnya, mengambil langkah menaikkan harga BBM dapat berdampak besar pada ekonomi Indonesia yang bisa melambat. Maka sebelum itu dilakukan, lebih baik pemerintah memangkas anggaran di pos lain untuk menahan subsidi.

"Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat. Sebelum bicara dinaikkan seharusnya kita bisa melakukan refocusing dari tadi misalnya apakah MBG perlu dikurangi misalnya, apakah juga untuk Koperasi Merah Putih itu perlu juga dikurangi anggarannya," sebut Fahmy.