Badan Gizi Nasional Putuskan Menu Makan Bergizi Gratis Tidak Seragam - Manado Pos
Badan Gizi Nasional Putuskan Menu Makan Bergizi Gratis Tidak Seragam
Rizky Pratama
Smallest Font
Largest Font
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan kebijakan untuk tidak menyeragamkan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini diambil untuk menghindari tekanan berlebih pada satu jenis bahan pangan yang berisiko memicu lonjakan harga di pasar nasional.
Kebijakan tersebut juga didorong oleh keinginan BGN untuk memberdayakan potensi sumber daya pangan lokal serta menyesuaikan dengan preferensi kuliner masyarakat di tiap daerah. Dilansir dari Money, penggunaan bahan baku setempat dianggap lebih efektif dalam menjaga stabilitas pasokan dan ekonomi regional.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," jelas Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan merujuk pada evaluasi distribusi menu seragam berupa nasi goreng dan telur saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025. Saat itu, kebutuhan 2.200 ton telur untuk 36 juta penerima manfaat menyebabkan kenaikan harga telur sebesar Rp 3.000 di pasaran.
Terkait kebutuhan daging, BGN mengklarifikasi bahwa perkiraan 19.000 ekor sapi merupakan hitungan pengandaian jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak daging secara serentak. Secara teknis, satu unit SPPG membutuhkan satu ekor sapi untuk satu kali siklus masak menu daging.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengonfirmasi pembentukan tim optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Tim ini bertugas melakukan verifikasi lapangan guna memastikan bantuan tidak menjadi sampah makanan akibat tidak dikonsumsi oleh siswa.
Proses verifikasi mencakup penyisiran sekolah swasta berbiaya tinggi dan sekolah negeri di kawasan elite yang dinilai tidak memerlukan bantuan tersebut. Mekanisme kuesioner akan diterapkan kepada siswa dari keluarga mampu untuk memastikan kesediaan mereka menerima paket makanan atau tetap membawa bekal mandiri.
Langkah optimalisasi tersebut akan dimulai dari sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain. BGN menargetkan pemetaan penerima manfaat yang lebih akurat guna mencegah pemborosan anggaran program prioritas ini.
Editors Team
0
Like
0
Dislike
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow