tirto.id - "Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga."

Demikian lah pepatah yang menggambarkan nasib M, seorang peserta yang tertangkap melakukan kecurangan saat hari pertama Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Universitas Diponegoro (Undip). M mencoba berbuat curang dengan memasukkan perangkat suara ke dalam telinga yang tak terlihat secara kasat mata.

Temuan itu diketahui dari proses skrining saat masuk ke dalam ruang ujian yang mendeteksi adanya logam di telinganya. Akhirnya, panitia menemukan indikasi kecurangan dan M langsung dibawa pihak panitia ke Polsek Tembalang. Meski demikian, aparat kepolisian tidak memproses hukum M karena belum sempat mengikuti ujian.

Celakanya, M bukanlah satu-satunya pelaku kecurangan dalam UTBK yang telah dimulai sejak 21 April 2026 dan akan berakhir pada 30 April 2026 mendatang. Ketua Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Eduart Wolok, menyampaikan bahwa setidaknya 2.940 potensi kecurangan selama proses seleksi menuju perguruan tinggi tersebut.

"Kita sudah mengidentifikasi ada 2.940 data anomali yang berpotensi untuk melakukan kecurangan di seluruh Pusat UTBK," kata Eduart di Konferensi Pers: Hari Pertama Pelaksanaan UTBK 2026, Selasa (21/4/2026).

Aksi curang yang dilakukan M merupakan satu dari beragam modus kecurangan peserta saat UTBK-SNBT. Di UTBK-SNBT tahun 2026, ada satu cerita terkait kecurangan menggunakan jasa joki yang ditemukan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT). Staf Humas UPNVJT, Nizwan Amin, menyampaikan adanya peserta yang datang, tetapi tak sesuai dengan kartu identitas yang dibawanya, Selasa (21/4/2026) lalu. Pihak panitia pun melaporkan kecurangan tersebut ke pemerintah pusat.

"Sementara kecurangan itu kami catat dalam berita acara dan sudah kami laporkan ke pusat. Saat ini masih kami proses secara internal," kata Nizwan Amin.

Berdasarkan penelusuran Tirto, kecurangan pelaksanaan UTBK-SNBT diketahui juga sudah cukup banyak di tahun 2025. Dikutip dari Antara, Panitia SNPMB 2025 mencatat total 50 pelaku kecurangan serta menangkap 10 joki dalam enam hari pelaksanaan UTBK 2025.

Sakralitas UTBK dan Marwah Pendidikan Tinggi

Masih ada temuan praktik kecurangan dalam UTBK 2026 di sejumlah daerah menuai kecaman dari Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti, Amich Alhumami. Menurutnya, aksi kecurangan tersebut harus ditindak secara tegas demi menjaga marwah pendidikan tinggi sehingga dapat melahirkan mahasiswa yang menjunjung tinggi kejujuran.

"Temuan praktik kecurangan UTBK di beberapa daerah sangat disayangkan dan tidak bisa ditoleransi. Hal ini tidak mencerminkan integritas yang mestinya menjadi karakter orang-orang berpendidikan, yang menuntut kejujuran dan moralitas yang tinggi," kata Amich saat dihubungi Tirto, Kamis (23/4/2026).

Bagi Amich, perguruan tinggi adalah rumah dan pijakan bagi para petualang intelektual. Oleh karenanya, UTBK harus menjadi alat skrining awal tidak hanya untuk mengenali aspek kognitif namun juga nilai integritas dalam dirinya.

"Praktik kecurangan dalam bentuk apa pun selama UTBK harus mendapat sanksi keras dan tegas. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk yang mencederai prinsip-pun prinsip moral akademik di universitas," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sekaligus Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti, menilai bahwa kecurangan yang berulang tiap tahun menunjukkan adanya celah sistemik dan pudarnya nilai kejujuran di tingkat calon mahasiswa. Retno menegaskan bahwa sanksi moral saja tidak cukup untuk memberikan efek jera.

"Kami mendorong panitia SNPMB dan Kemendikti untuk memberikan sanksi yang paling berat, yakni diskualifikasi permanen bagi pelaku. Jangan biarkan pemburu gelar menghalalkan segala cara, karena ini bukan sekadar soal nilai, tapi soal rusaknya mentalitas generasi muda," kata Retno saat dihubungi Tirto, Kamis (23/4/2026).

Dia meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemendikdasmen untuk terus menyerukan kejujuran dalam pelaksanaan UTBK. Dalam kampanye tersebut harus berisikan narasi bahwasanya kecurangan tidak bisa menolong diri sendiri.

"Kampanye publik intensif, kecurangan hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri, tidak menolong untuk membangun masa depan gemilang," terangnya.

DPR Segera Panggil Panitia SNPMB, Mendikti Ajak Perkuat Integritas

Menanggapi kasus kecurangan UTBK hingga adanya modus perjokian dalam agenda UTBK yang cukup banyak, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menekankan, kecurangan dalam UTBK dapat menodai kredibilitas wajah pendidikan Indonesia apabila tidak segera ditangani. Hetifah menyebut hal yang paling mengkhawatirkan jika praktik lancung dalam proses seleksi ini terus dilakukan maka masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dalam hal ini Kemendikti dan Kemendikdasmen.

"Saya menilai kejadian ini menunjukkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Karena itu, penanganannya tidak bisa berhenti di sanksi administratif saja," kata Hetifah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa Komisi X tidak akan tinggal diam. Politikus PKB ini selaku anggota Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimal Belajar (SPMB) akan segera memanggil pihak-pihak terkait.

"Kami tentu akan mencermati ini secara serius melalui Panja SPMB yang sudah dibentuk pada Masa Sidang yang lalu. Melalui Panja ini, kami akan memanggil panitia SNPMB dan pihak kementerian terkait untuk meminta penjelasan serta memastikan ada langkah konkret perbaikan," kata Lalu saat dihubungi Tirto, Kamis.

Lalu menyampaikan bahwa pihak yang paling dirugikan dari skandal ini adalah para peserta yang telah berjuang secara jujur. Dia menilai konsistensi penegakan aturan dan kecanggihan deteksi menjadi kunci agar marwah seleksi nasional tetap terjaga.

"Tujuannya jelas, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan sistem seleksi kita benar-benar adil serta kredibel. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kasus seperti ini berulang setiap tahun. Artinya, ada dua hal yang perlu dievaluasi, sistem pengawasannya dan efek jera dari sanksi yang ada," ungkapnya.

Senada dengan omongan Lalu Hadrian Irfani, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mendesak pemerintah untuk melakukan transformasi radikal pada sistem penerimaan mahasiswa baru.

Ubaid menegaskan bahwa integritas tidak bisa dipaksakan hanya melalui penggunaan alat deteksi canggih jika sistemnya sendiri masih dianggap "cacat" secara keadilan.

"Memperbaiki seleksi masuk perguruan tinggi bukan sekadar soal memperketat pengawasan, tapi merombak filosofi seleksinya. Integritas tidak bisa dipaksakan lewat detektor logam jika sistemnya sendiri masih pincang," kata Ubaid, Kamis.

Tidak hanya soal integritas, Ubaid menjelaskan bahwa praktik kecurangan seringkali dipicu oleh rasa frustrasi akibat ketimpangan kualitas pendidikan. Siswa dari sekolah dengan fasilitas minim merasa mustahil bersaing secara jujur dengan siswa dari sekolah elit.

"Selama disparitas kualitas sarana dan guru di seluruh daerah masih lebar, seleksi bersama akan selalu menjadi ajang 'pembantaian' bagi siswa dari kelompok marginal," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mengimbau kepada 871.496 peserta UTBK yang tersebar di seluruh Indonesia untuk terus menjaga integritas dan tidak mencoba untuk berbuat kecurangan.

"Masih terjadi beberapa upaya tindak curang dan panitia sudah melakukan imbauan. Mari kita tegakkan integritas, hindari kecurangan, karena pada akhirnya kecurangan dapat diketahui," kata Brian dikutip dari Antara, Selasa (21/4/2026).

Brian menyampaikan kepada orang tua dan kerabat para peserta untuk memberikan dukungan moral. Menurutnya motivasi perlu diberikan agar para peserta semangat dalam berjuang menghadapi UTBK.

"Dukungan dan doa orang tua yang hari ini hadir hingga selesai tentu akan membuat adik-adik peserta lebih tenang dan dapat mengerjakan ujian dengan baik," ujarnya.

tirto.id - Flash News

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher