tirto.id - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluruskan wacana penutupan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja ke depan. Kemendiksisaintek menegaskan penutupan program studi adalah opsi terakhir dalam transformasi yang tengah dijalankan.

Penataan program studi di perguruan tinggi dipastikan dilakukan secara terukur, komprehensif, dan berbasis kajian menyeluruh.

“Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” kata Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Badri menekankan kebijakan ini, bagian dari transformasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional. Dia menyebut penataan program studi tidak dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri semata.

Pendidikan tinggi, kata Badri, tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa. Karena itu, evaluasi program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah.

“Dalam implementasinya, pendekatan utama yang didorong Kemendiktisaintek adalah transformasi program studi,” ungkap Badri.

Menurut Badri, langkah tersebut mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.

Di sisi lain, bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. Badri memastikan, pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.

“Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek terus mendorong keterkaitan yang sehat antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat,” ungkap Badri.

Kolaborasi tersebut, kata Badri, diperlukan agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, membangun inovasi, dan menjawab tantangan bangsa. Oleh karenanya, Kemdiktisaintek mengajak seluruh perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat akademik untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi pendidikan tinggi Indonesia.

“Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045,” tutur dia.

tirto.id - Flash News

Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama