Langkah ini dibahas dalam pertemuan awal antara tim Pemkot Samarinda dan pihak pengelola lapas pada Selasa (14/4).

Dilansir dari Kaltim Post-Jawa Pos Grup, Plt Asisten I Pemkot Samarinda, Eko Suprayetno, menyebut kondisi lapas saat ini sudah jauh dari kata layak. Ia menggambarkan ruang hunian warga binaan yang sangat padat hingga penggunaan tempat tidur bertingkat tiga.

"Kondisi lapas sudah tidak manusiawi. Tempat tidur sudah bertingkat tiga dan bagian paling atas sudah mepet plafon," ujarnya usai rapat.

Rencana pemindahan lapas sebenarnya telah digagas sejak 2003, namun belum terealisasi. Dalam pembahasan terbaru, disepakati skema tukar-menukar aset antara Pemkot Samarinda dan Kementerian Hukum.

Melalui skema tersebut, lahan milik pemkot di Bayur akan diserahkan untuk pembangunan lapas baru, sementara aset lapas yang berada di Jalan Jenderal Sudirman akan menjadi milik pemerintah kota.Baca Juga: Sutarmidji Kenang Prof Thamrin Usman: Rektor Visioner yang Tinggalkan Jejak Besar

“Pak wali kota telah bertemu langsung dengan Menteri Hukum di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan awal terkait skema tukar-menukar tersebut. Lapas baru yang direncanakan masuk kelas I dengan daya tampung dua ribu orang, membutuhkan dana pembangunan sekitar Rp 300 miliar,” jelasnya.

Namun demikian, Eko mengakui kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami efisiensi anggaran, sehingga perlu alternatif pembiayaan.

Pemkot membuka peluang dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui bantuan keuangan maupun pengajuan anggaran ke pemerintah pusat.

Sebelum realisasi, rencana tersebut masih harus mendapatkan persetujuan DPRD Samarinda karena menyangkut aset daerah. Di sisi lain, Kementerian Hukum juga memerlukan rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

"Kami tidak mau asal setuju tapi di ujung tidak terealisasi," pungkasnya. (*/bas)