JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan lebih dari 106.000 penderita penyakit kronis telah mereaktivasi kepesertaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jumlah itu dihimpun sepanjang 2026.

Hal itu diungkapkan Gus Ipul saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). Dia mengungkapkan, pihaknya telah menonaktifkan 13,5 juta penerima manfaat PBI JK pada 2025.

"Jadi ada 13,5 juta yang kita nonaktifkan di tahun 2025. Sebanyak 106.000 lebih melakukan reaktivasi, sisanya berpindah segmen mandiri dan dibiayai oleh pemda. Ini yang tahun 2025," kata Gus Ipul.

Dari jumlah itu, dia mengatakan pihaknya telah mereaktivasi lebih dari 106.000 penderita katostropik dari penerima manfaat PBI JK sepanjang 2026. Dengan begitu, jumlah peserta PBI JK yang telah direaktivasi sebanyak 242.280 penerima manfaat.

"Pada awal tahun 2006 ini, dari 11 juta yang dinonaktifkan, 106.153 penderita katastropik telah direaktivasi otomatis, Sehingga total reaktivasi Januari sampai Maret tahun 2026 sebanyak 242.280 penerima manfaat. Mereka melakukan reaktivasi sebagai peserta PBI JK," ujar Gus Ipul.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka melontarkan kritik keras kepada pemerintah terkait penonaktifan ratusan ribu peserta PBI BPJS Kesehatan. 

Menurut Rieke, kebijakan tersebut bukan sekadar soal administrasi atau angka anggaran, melainkan menyangkut keselamatan nyawa rakyat.

Pernyataan tegas itu disampaikan Rieke dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026). Dia mendesak agar PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan segera direaktivasi tanpa penundaan.

"Saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan segera. Ini mohon izin pimpinan, ini persoalan nyawa," tegas Rieke.

Rieke menilai, alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya dijadikan dalih. Dia memaparkan perhitungan beban biaya yang menurutnya masih sangat memungkinkan untuk ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi peserta dengan penyakit kronis.

"Ada 120.472 orang dikali Rp42.000 dikali tiga bulan, totalnya hanya sekitar Rp15,179 miliar. APBN itu bukan uang saya, bukan uang kita, itu uang rakyat," ujar Rieke.

Menurutnya, dana tersebut sejatinya sudah dialokasikan dan tinggal direalisasikan. Dia pun meyakini pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat miskin tetap berjalan.

Tak hanya soal reaktivasi, Rieke juga menyoroti kacau-balau data peserta PBI BPJS Kesehatan. Dia mendesak pemerintah untuk segera membenahi ekosistem data secara menyeluruh agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Di balik angka-angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan," katanya.