MinyaKita Langka di Jakarta, Pemprov Fokuskan Distribusi ke Pasar Tradisional - Republika
MinyaKita Langka di Jakarta, Pemprov Fokuskan Distribusi ke Pasar Tradisional
Harga naik dan stok menipis, Pemprov Jakarta memastikan pasokan MinyaKita diperkuat.
Republika/Prayogi Pedagang menunjukan Minyakita di sebuah warung klontong di Jakarta. Harga MinyaKita mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyak bersubsidi MinyaKita dilaporkan mengalami kelangkaan di pasaran, termasuk di wilayah Jakarta. Bukan hanya konsumen, sejumlah pedagang juga mengeluhkan ketiadaan MinyaKita di pasaran sejak Ramadhan 1447 H.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), telah disepakati bahwa MinyaKita tidak digunakan dalam konteks bantuan pangan. Menurut dia, distribusi MinyaKita akan difokuskan secara menyeluruh ke pasar rakyat sehingga memperkuat pasokan di pasar tradisional.
“Dengan kebijakan tersebut, pasokan MinyaKita akan lebih diarahkan ke pasar rakyat sehingga akses masyarakat terhadap minyak goreng rakyat semakin baik,” kata dia melalui keterangannya, Rabu (22/4/2026) lalu.
Menurut Ratu, peningkatan distribusi ke pasar rakyat akan memberi dampak positif bagi konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai kebutuhan harian. Pemprov Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, distributor, BUMN pangan, pengelola pasar, dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan rumah tangga maupun pelaku usaha mikro kecil. Karena itu, pergerakan harga dan distribusinya akan menjadi perhatian pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan MinyaKita dalam kondisi sangat cukup,” kata Ratu.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat pengawasan di lapangan untuk mencegah praktik penimbunan, distribusi yang tidak merata, maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Perkembangan harga komoditas strategis pun terus dipantau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kami berharap masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan tetap tenang. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan minyak goreng tersedia di pasar,” ujar Ratu.
Sebelumnya diberitakan, kelangkaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita dikeluhkan masyarakat. Baik pembeli maupun pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok di pasaran, bahkan sejak sebelum bulan Ramadhan.
Tak hanya langka, harga MinyaKita juga mengalami kenaikan di pasaran. Pedagang menyebutkan, harga kemasan 1 liter kini mencapai Rp 24 ribu, sementara ukuran 800 ml dijual sekitar Rp 19 ribu.
Halaman 2 / 2
Harga MinyaKita Alami Lonjakan
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti persoalan distribusi di balik melonjaknya harga minyak goreng kemasan rakyat MinyaKita yang menembus Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Kenaikan terjadi di tengah pasokan crude palm oil (CPO) domestik yang mencapai 5,7 juta ton.
Rapat koordinasi bersama produsen MinyaKita dan Satgas Pangan Daerah pada Selasa (21/4/2026) mencatat harga berada di kisaran Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter. Angka tersebut jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 15.700 per liter.
“Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi, kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tapi distribusi yang tidak terkendali. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta.
Ia menilai lonjakan harga tersebut sebagai anomali. Ketersediaan bahan baku dalam negeri melimpah, namun harga di tingkat konsumen tetap tinggi, mengindikasikan adanya masalah pada rantai distribusi.
Peran produsen dinilai krusial dalam menjaga harga tetap sesuai ketentuan. Pengawasan distribusi hingga ke tingkat pengecer disebut belum berjalan optimal. “Produsen tidak boleh cuci tangan. Ini produk mereka, mereka yang harus bertanggung jawab sampai ke tangan konsumen. Kalau ada distributor bermain harga, tindak. Cabut. Jangan diberi ruang,” ujarnya.
Pemerintah juga menemukan masih ada pelaku usaha yang belum menyalurkan kewajiban domestic market obligation (DMO). Kondisi ini berpotensi memicu kelangkaan semu dan membuka ruang spekulasi harga di lapangan.
Bapanas menegaskan kewajiban DMO harus dipenuhi seluruh produsen. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat. “Jangan sampai kewajiban dalam negeri diabaikan. DMO itu bukan pilihan, itu kewajiban,” tegas Sarwo Edhy.
Satgas Pangan Polri mengerahkan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan langsung ke pasar. Langkah ini mencakup pencatatan harga, pengumpulan bukti transaksi, hingga penelusuran rantai distribusi dari pengecer hingga produsen.
“Kami tidak akan ragu bertindak. Semua akan didata, ditelusuri, dan jika terbukti melanggar akan diproses sesuai ketentuan. Ini peringatan keras,” ujar Perwakilan Satgas Pangan Pusat Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho.
Bapanas memandang pengendalian harga MinyaKita sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Akses masyarakat terhadap pangan strategis perlu dijaga melalui harga yang wajar dan distribusi yang tertib.
“Ini bukan sekadar soal harga minyak goreng. Ini soal keberpihakan negara pada rakyat. Kedaulatan pangan harus ditegakkan, dimulai dari memastikan kewajaran harga di setiap lini,” kata Sarwo Edhy.
Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita dalam kondisi aman. Koordinasi dengan pelaku usaha terus diperkuat agar distribusi kembali tertib dan harga segera turun ke level HET.
arrow_forward_ios
Baca selengkapnya
00:00
00:02
01:23
Berita Terkait
Harga MinyaKita Melonjak, Zulhas Beberkan Penyebabnya
Bisnis - 57 menit yang lalu
Iran Sita Dua Kapal di Selat Hormuz, Ketegangan di Teluk Memanas
Internasional - 12 jam yang lalu
Kasus Minyakita Ilegal Terbongkar, Minyak Curah Dikemas Ulang
Inpicture - 22 April 2026, 07:00
Kementan: Santri dan Pesantren Berkontribusi Terhadap Ketahanan Pangan
News Rejabar - 20 April 2026, 15:21
Pengamat Sebut Kenaikan BBM Nonsubsidi Tepat dan Minim Pengaruh ke Inflasi
Bisnis - 19 April 2026, 11:37