JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan membawa 11 tuntutan utama dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026) lusa.

“Ada 11 isu atau 11 harapan yang ingin disampaikan oleh KSPI yang didukung oleh partai buruh di dalam perayaan May Day ini kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (29/4/2026).

Baca juga: KSPI Gelar Aksi May Day di 38 Provinsi dan 350 Kabupaten/Kota

Said merinci, tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

“HOS, hapus outsourcing. TUM, tolak upah murah,” tegas Said.

Ketiga, buruh menyoroti dampak konflik global yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia, sehingga pemerintah diminta mengantisipasi risiko tersebut.

Baca juga: Presiden KSPI: May Day Harus Damai, Tertib, Tak Boleh Anarkis

Keempat, KSPI mendorong reformasi pajak, termasuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp 7,5 juta serta menghapus pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua, pesangon, dan jaminan pensiun.

Kelima, buruh meminta pengesahan RUU perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Keenam, pemerintah diminta menyelamatkan industri tekstil dan produk turunannya (TPT) serta industri nikel dari ancaman PHK.

Baca juga: Pesan Megawati Jelang May Day: Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Tercapainya Keadilan Sosial

Ketujuh, KSPI mendorong moratorium industri semen karena dinilai mengalami kelebihan pasokan (over supply).

Kedelapan, buruh meminta pemerintah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan di tempat kerja, khususnya bagi pekerja perempuan.

Kesembilan, KSPI juga memperjuangkan penurunan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen.

Baca juga: Tak Jadi di DPR, KSPI Bakal Rayakan May Day 2026 Bersama Prabowo di Monas

Kesepuluh, buruh mendesak revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar lebih berkeadilan.

Kesebelas, buruh meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer, termasuk PPPK paruh waktu, menjadi aparatur sipil negara (ASN) penuh waktu.

“Tidak ada lagi PPPK yang paruh waktu, semua harus penuh waktu," tegas Said.

Baca juga: PGRI Dorong Ada Standar Gaji untuk Guru PPPK

Dalam perayaan May Day tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung di Monas.

Ia disebut akan mendengarkan sekaligus merespons tuntutan para buruh.

Said menyebut, sebagian dari 11 isu tersebut telah disampaikan dalam pertemuan KSPI dengan Presiden pada Selasa (28/4/2026).

Baca juga: Said Iqbal: 50.000 Buruh dari KSPI Akan Rayakan May Day 1 Mei 2026 di Monas

“Ada beberapa isu yang krusial, yang sangat penting bagi buruh Indonesia dijawab dan ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tentunya ini adalah progres atau tindak lanjut dari permintaan, harapan, dan isu yang dibawa oleh KSPI tersebut," ungkapnya.

Rencana perayaan May Day 2026 di Monas dan pelbagai kota

KSPI memperkirakan jumlah peserta May Day di Monas mencapai ratusan ribu orang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 50.000 orang merupakan anggota KSPI yang berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, hingga Cirebon Raya.

Baca juga: Harapan Berulang Buruh Jelang May Day: Hapus Outsourcing!

Selain itu, buruh dari Serang, Cilegon, Cianjur, dan Sukabumi juga dipastikan ikut serta dalam aksi tersebut.

"Total massa buruh yang akan mengikuti perayaan May Day di Monas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto 1 Mei 2026 adalah berjumlah ratusan ribu karena berasal dari serikat-serikat buruh lainnya di luar yang berasal dari KSPI," ujar Said.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang111