Jakarta, VIVA – Sejumlah ekonom merespons kritik yang gencar dilakukan oleh sejumlah pihak internasional, seperti misalnya yang dilakukan oleh media The Economist, terhadap pengelolaan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya yakni pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara, yang menyebut bahwa kritik tersebut berkaitan dengan perbedaan ideologi yang tajam antara cara pandang media itu dengan kebijakan pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. Karenanya, banyak program pemerintah yang sifatnya justru cenderung bersikap kerakyatan.  

"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya dalam keterangannya, Senin, 25 Mei 2026.

Sementara, The Economist menilai pemerintah terlalu mengintervensi perekonomian, karena adanya program-program kerakyatan tersebut. Bagi mereka, efisiensi ekonomi akan tercapai bila semua cabang hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar. 

"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah." ujarnya.

Menurut Surya, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi pasar bebas tersebut. Surya menegaskan, aliran pasar bebas itu justru bertentangan dengan paham ekonomi yang dianut oleh para pendiri Republik Indonesia. 

"Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak, merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," kata Surya. 

Padahal, kata Surya, bila sistem pasar bebas itu diterapkan di Indonesia, maka hal itu akan menjurus pada terbukanya penjajahan ekonomi gaya baru yang akan dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Menurutnya, tanpa proteksi negara, maka UMKM dan petani kita akan tergilas oleh modal besar.

"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia, apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan di sini," kata Surya.

"Kalau demikian, maka para pengusaha UMKM seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," ujarnya.