Ringkasan Berita:

• Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa resmi menggratiskan biaya SMP mulai tahun ini demi pemerataan pendidikan. 
• Ia mengancam akan memolisikan oknum sekolah atau guru yang nekat melakukan pungutan liar. 
• Selain SMP dan SMA yang sudah gratis, pemprov juga merumuskan program serupa untuk tingkat SD serta memberikan subsidi kuliah bagi mahasiswa di Nabire dengan IPK minimal 2,75.

Laporan Wartwan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membebaskan seluruh biaya pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai tahun ini.

Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak di Provinsi Papua Tengah mendapatkan hak pendidikan tanpa kendala finansial.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, saat menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid Al-Falah, Jalan Merdeka, Nabire, Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Mimika dan Nabire Bakal Jadi Lumbung Daging Sapi di Papua Tengah

Nawipa mengatakan kebijakan pendidikan gratis ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah sukses diterapkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun sebelumnya.

"Jadi, tahun ini kita bebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SMP di seluruh Papua Tengah. Setelah tahun lalu kita selesaikan untuk tingkat SMA, kini giliran SMP. Dengan ini, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak di Papua Tengah untuk tidak bersekolah," ungkap Nawipa.

Baca juga: Besok Guest House Elvis Tabuni Diresmikan, Ini Imbauan Bupati Puncak

Demi menjaga transparansi program, Nawipa, memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah atau oknum guru yang nekat melakukan pungutan liar (pungli) kepada orang tua murid.

Ia menegaskan tidak akan segan-segan membawa ranah pelanggaran tersebut ke jalur hukum.

"Kalau ada guru yang masih meminta bayaran, segera lapor ke saya. Saya akan laporkan langsung ke polisi agar masalahnya selesai. Kita ingin memastikan aturan ini berjalan tanpa hambatan," tegas Nawipa. 

Baca juga: Meki Nawipa Serahkan Puluhan Ekor Sapi Kurban, Perkuat Solidaritas Sosial di Provinsi Papua Tengah

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), pemerintah daerah belum dapat menerapkan kebijakan yang sama karena kendala integritas data rapor yang dinilai belum transparan oleh banyak kepala sekolah.

Namun, Pemprov Papua Tengah saat ini merumuskan mekanisme terbaik agar program ini dapat segera menjangkau tingkat SD.

Tidak hanya fokus pada pendidikan dasar, lanjut mantan Bupati Paniai itu, Pemprov Papua Tengah juga memberikan subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa perguruan tinggi di Nabire hingga semester empat.

Baca juga: Paulus Waterpauw: Pendekatan Humanis-Dialog Jadi Kunci Utama Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Papua

Subsidi tersebut diberikan secara selektif dengan syarat mahasiswa wajib mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Lebh gamblang dikatakan Nawipa, kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah provinsi mewujudkan target Papua Tengah Emas yang berdaya saing tinggi.

Melalui fondasi pendidikan yang kuat, Nawipa,  optimistis Papua Tengah dapat menjadi model percontohan pembangunan bagi provinsi lain di Indonesia.

"Jadi orang tua hanya perlu fokus mengantar jemput anak-anak mereka ke sekolah, sementara beban biaya telah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah," tutup Nawipa. (*)