Bisnis.com, PEKANBARU - Empat asosiasi petani kelapa sawit nasional menyuarakan kekhawatiran atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk kepala sawit atau crude palm oil (CPO).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Sawitku Masa Depanku (Samade), Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKSI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspekpir) menggelar pertemuan selama tiga jam guna membahas dampak kebijakan tersebut terhadap harga sawit di tingkat petani.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan sebelum pertemuan berlangsung, masing-masing asosiasi terlebih dahulu berdiskusi dengan dewan pakar internal untuk memetakan kondisi industri sawit nasional usai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait aturan ekspor SDA di DPR RI beberapa hari lalu. 

Menurutnya, sejak pemerintah mengumumkan rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis, harga TBS di tingkat petani langsung mengalami tekanan signifikan.

“Di berbagai provinsi, penurunan harga TBS mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram,” ujar Gulat, dikutip Sabtu (23/5). 

Ia menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan koreksi harga CPO di pasar. Berdasarkan perhitungan umum industri, setiap penurunan harga CPO sebesar Rp1.000 per kilogram biasanya hanya menekan harga TBS sekitar Rp300 per kilogram.

“Sementara saat ini, harga CPO terkoreksi sekitar Rp450-Rp600 per kilogram, tetapi harga TBS justru turun hingga Rp1.000 per kilogram. Ada indikasi kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit untuk membeli TBS petani dengan harga lebih murah,” katanya.

Gulat juga menyebutkan bahwa kepanikan mulai terjadi di kalangan petani sawit. Menurut dia, penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli dan kemampuan petani dalam menjaga produktivitas kebun.

Sebagai gambaran, penurunan harga TBS sebesar Rp800 per kilogram dapat menyebabkan kerugian sekitar Rp8 juta untuk setiap 10 ton hasil panen petani. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan pembelian sekitar 14 sak pupuk urea subsidi dengan asumsi harga Rp600.000 per sak.

Meski demikian, empat asosiasi petani sawit itu menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor CPO dan produk turunannya. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga TBS di tingkat petani tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi juga meminta PT Daya Sawit Indonesia (DSI) segera mengantisipasi potensi permainan harga oleh pabrik kelapa sawit, terutama dalam pembelian TBS petani dengan berbagai alasan teknis.

Selain itu, asosiasi mengusulkan penerapan konsep satu harga TBS nasional bagi petani sawit dari Aceh hingga Papua, dengan membedakan kategori petani bermitra dan petani swadaya.

“Ke depan, penetapan harga tidak lagi melalui masing-masing dinas perkebunan daerah, tetapi melalui sistem harga nasional yang ditetapkan DSI,” ujarnya.

Asosiasi juga mengusulkan agar DSI lebih difokuskan sebagai regulator, pengawas, dan satuan tugas pengendalian ekspor CPO, sementara fungsi operator perdagangan diserahkan kepada bursa ekspor komoditas yang dinilai lebih berpengalaman dan dipercaya pasar.

Menurut Gulat, mekanisme perdagangan melalui bursa komoditas akan mendukung transparansi tata kelola ekspor sebagaimana diinginkan pemerintah, sekaligus menekan potensi penyelewengan yang merugikan negara maupun petani.

“Harapan petani sederhana, yakni penerimaan negara sesuai dengan luasan dan produksi sawit nasional, harga TBS tetap terjaga, dan korporasi dapat bekerja lebih sehat dengan data yang transparan dan akurat,” katanya.