Dimas Pratama

Smallest Font

Largest Font

Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan komitmennya dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional untuk stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono di Swiss pada Jumat (23/1/2026), dilansir dari Investortrust.

Keterlibatan Indonesia ditandai dengan penandatanganan Charter BoP oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) di Davos. Langkah strategis ini merupakan hasil dari rangkaian dialog panjang antarnegara berpenduduk mayoritas muslim terkait eskalasi situasi di wilayah Palestina.

Menlu Sugiono memberikan penjelasan mengenai tujuan utama dari penandatanganan piagam kerja sama internasional tersebut yang berfokus pada penyelesaian konflik jangka panjang.

“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya,” ujar Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Piagam Board of Peace sendiri merupakan wujud konkret dari keinginan komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian permanen. Proses pembentukan badan ini mencapai puncaknya pada pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, sebelum akhirnya diresmikan menjadi organisasi internasional yang sah.

“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina," tutur Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Indonesia menilai partisipasi ini sangat krusial mengingat sikap konsisten pemerintah dalam mendukung stabilitas global dan hak-hak rakyat Palestina. Keputusan bergabung diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis nasional dan internasional.

“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Pembentukan BoP juga melibatkan konsultasi intensif dengan Group of New York. Beberapa negara lain yang turut menyatakan kesepakatan untuk bergabung meliputi Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir.

“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkap Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Badan ini diharapkan menjadi instrumen nyata yang mendorong terwujudnya solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Pemerintah menekankan bahwa fokus utama tetap pada kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina.

“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujar Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Sugiono juga meluruskan bahwa keberadaan BoP bersifat melengkapi dan bukan untuk mengambil alih tugas badan dunia yang sudah ada sebelumnya.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Menlu Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.

• 

  0

  Like

• 

  0

  Dislike

• 

  0

  Funny

• 

  0

  Angry

• 

  0

  Sad

• 

  0

  Wow