Suara.com - Transisi energi di Indonesia dinilai berpotensi memicu ketimpangan sosial baru jika aspek inklusivitas tidak menjadi perhatian utama. Di tengah proyeksi jutaan lapangan kerja hijau (green jobs), keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas masih tergolong minim.

Studi terbaru menunjukkan, Indonesia berpotensi menciptakan 6,31 hingga 10,19 juta lapangan kerja bersih pada 2060 dari sektor energi terbarukan. Sub-sektor energi surya diperkirakan menyerap 1,86 hingga 4,57 juta tenaga kerja, disusul tenaga air dengan 1,79 hingga 2,36 juta pekerjaan.

Namun, dalam praktiknya, distribusi kesempatan kerja tersebut belum berjalan inklusif. Data yang dipaparkan dalam diseminasi riset Koaksi Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4/2026), menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor energi terbarukan Indonesia masih di bawah 15 persen.

Lebih jauh, akses bagi penyandang disabilitas bahkan nyaris tidak terlihat. Dari 15 perusahaan yang diteliti, hanya satu perusahaan yang tercatat melibatkan penyandang disabilitas dalam operasionalnya. Selain itu, banyak pekerjaan di sektor ini masih didominasi kontrak jangka pendek tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan, menilai kondisi ini menjadi paradoks di tengah narasi transisi energi yang berkeadilan.

“Tanpa tata kelola yang inklusif, jutaan lapangan kerja hanya akan dinikmati segelintir kelompok,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa prinsip Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) harus menjadi bagian utama dalam perencanaan transisi energi, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Sementara itu, Widyaswara Ahli Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Khulaemi, menegaskan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi perempuan di sektor teknis energi.

“Tidak semua teknik laki-laki. 30 persen itu kalau bisa perempuan,” tegasnya.

Baca Juga: Tanggapi Kritik Publik, Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf Soal Usul Geser Gerbong Perempuan

Ia menyebut pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis di sektor energi terbarukan yang juga terbuka bagi perempuan.

Bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan sekaligus peluang besar untuk masuk ke sektor energi masa depan. Namun, tanpa kebijakan yang inklusif dan implementasi yang konsisten, transisi energi dikhawatirkan hanya akan mereplikasi ketimpangan lama dalam bentuk baru.

Penulis: Vicka Rumanti