Polda Metro Jaya menegaskan penggunaan senjata api dilakukan secara terukur dan hanya dalam kondisi yang dianggap membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas.

Minggu, 24 Mei 2026 - 09:13 WIB

Jakarta, tvOnenews.com - Perdebatan mengenai tindakan tegas aparat terhadap pelaku begal kembali menjadi perhatian publik usai Menteri HAM RI, Natalius Pigai, menyatakan penolakannya terhadap wacana penembakan di tempat bagi pelaku.

Menanggapi polemik tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan penggunaan senjata api dilakukan secara terukur dan hanya dalam kondisi yang dianggap membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, mengatakan Tim Pemburu Begal tidak asal melakukan tindakan represif saat bertugas di lapangan.

Ia menjelaskan, langkah tegas diambil apabila pelaku diketahui membawa senjata api ataupun senjata tajam yang berpotensi mengancam nyawa warga sekitar maupun aparat yang sedang melakukan penindakan.

“Dikarenakan para tersangka menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Pertimbangan keselamatan masyarakat yang lebih banyak dan petugas kami itu adalah lebih utama yang kami lakukan,” kata Iman, dikutip Minggu (24/6/2026).

Menurut Iman, anggota kepolisian kerap dihadapkan pada situasi yang menuntut keputusan cepat demi mencegah jatuhnya korban. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat disebut menjadi prioritas utama ketika menghadapi pelaku kriminal bersenjata.

Ia menambahkan, seluruh tindakan penggunaan kekuatan oleh aparat tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan standar hak asasi manusia yang berlaku.

Beberapa aturan yang menjadi landasan di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 terkait Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam tugas kepolisian.

Selain itu, kepolisian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, dan KUHP dalam menjalankan penegakan hukum.

“Oleh karena itu mari sama-sama hormati hukum yang mengatur kita semua,” ujar Iman.

Ia menerangkan, para pelaku yang terkena tindakan tegas selama operasi Tim Pemburu Begal dalam beberapa hari terakhir merupakan tersangka yang dinilai membahayakan karena membawa senjata saat berhadapan dengan petugas.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyampaikan kritik terhadap pernyataan yang mendukung penembakan langsung terhadap pelaku begal. Ia menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

“Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsip dengan hak asasi manusia," kata Pigai saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

Pigai berpandangan aparat seharusnya mengutamakan penangkapan pelaku dalam kondisi hidup agar proses hukum dapat berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, keberadaan pelaku juga penting untuk membantu penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengungkap motif kejahatan maupun kemungkinan keterlibatan jaringan kriminal lainnya. (nba)