Daftar Isi

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara resmi melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini merupakan respons kritis terhadap kebijakan pembagian susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui Satgas ASI dan UKK Nutrisi Penyakit Metabolik, para dokter spesialis anak memberikan peringatan keras. Mereka menilai distribusi susu formula secara masif tanpa dasar medis yang jelas dapat mengancam keberhasilan program pemberian ASI di tanah air.

Surat tersebut secara spesifik ditujukan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta seluruh jajaran wakil kepala lembaga tersebut. IDAI memosisikan diri sebagai penyambung lidah bagi jutaan bayi di Indonesia yang hak kesehatannya harus dilindungi.

Dalam surat yang dirilis pada Kamis (21/5/2026) tersebut, IDAI menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Mereka menekankan bahwa sampai saat ini, tidak ada satu pun produk nutrisi yang bisa menandingi manfaat luar biasa dari air susu ibu.

IDAI menyoroti bahwa pembagian susu formula secara massal yang berjalan sekarang dilakukan tanpa melalui pemeriksaan dokter. Kondisi tanpa indikasi medis ini dikhawatirkan akan memicu para ibu untuk berhenti menyusui bayinya secara prematur.

Pihak dokter anak sangat menyayangkan jika hal tersebut terjadi karena proses menyusui sangat sulit untuk dibangun kembali setelah terhenti. Risiko ini menjadi perhatian utama karena menyangkut pola asuh nutrisi jangka panjang bagi generasi mendatang.

ASI Sebagai Standar Nutrisi yang Tak Tergantikan

Dalam penjelasan mendalamnya, IDAI mengingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa fungsi ASI jauh melampaui sekadar sumber pangan. ASI merupakan cairan biologis kompleks yang mengandung ribuan komponen aktif untuk melindungi kesehatan anak secara menyeluruh.

Kandungan di dalam ASI mencakup zat kekebalan tubuh alami dari ibu serta bakteri baik yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan pencernaan usus. Selain itu, terdapat sinyal-sinyal pertumbuhan yang memegang peranan krusial dalam perkembangan otak bayi.

Meski tidak menampik kemajuan teknologi pangan saat ini, IDAI menyebut susu formula tetap memiliki keterbatasan permanen. Walaupun dianggap sebagai produk alternatif terbaik hasil teknologi manusia, susu formula tetap tidak bisa menduplikasi seluruh kandungan biologis asli dari ASI.

IDAI memberikan pesan menyentuh agar kebijakan publik tidak sampai merampas hak anak untuk mendapatkan nutrisi terbaiknya. Mereka berharap jangan sampai keputusan pemerintah saat ini justru membuat anak-anak kehilangan perlindungan alami yang sangat penting bagi masa depan mereka.

Tinjauan Regulasi dan Dasar Hukum Pemberian Susu Formula

Organisasi profesi ini juga membawa aspek legalitas dalam kritik mereka terhadap Badan Gizi Nasional. IDAI mengingatkan bahwa aturan main mengenai pemberian susu formula sebenarnya telah termaktub dengan jelas dalam payung hukum Indonesia.

Beberapa dasar hukum utama yang menjadi rujukan penting bagi IDAI adalah:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur kerangka besar mengenai kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang secara teknis menetapkan syarat pemberian susu formula harus berdasarkan rekomendasi medis.

Berdasarkan aturan tersebut, produk pengganti ASI hanya boleh diberikan jika terdapat indikasi medis tertentu yang mendesak. IDAI juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah dua kali memberikan teguran resmi kepada BGN terkait masalah ini.

IDAI mendesak agar Badan Gizi Nasional segera melakukan evaluasi dan memperbaiki arah kebijakan distribusi nutrisi mereka. Hal ini penting agar program pemerintah tetap berjalan selaras dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan secara nasional.

Dukungan Terhadap Upaya Perbaikan Gizi Nasional

Walaupun memberikan kritik tajam, IDAI menyatakan bahwa mereka tetap mendukung penuh misi pemerintah dalam memperbaiki status gizi masyarakat. Mereka mengapresiasi semangat untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

IDAI sependapat bahwa intervensi gizi memang sangat diperlukan untuk menangani masalah stunting, wasting, hingga anemia pada ibu. Namun, mereka menegaskan bahwa setiap langkah intervensi tersebut harus selalu berlandaskan pada bukti ilmiah yang kuat.

Organisasi dokter anak ini kembali mengingatkan bahwa standar emas nutrisi bayi adalah ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Praktik ini harus dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun atau lebih dengan pendampingan makanan yang tepat.

IDAI juga menyuarakan pentingnya kepatuhan terhadap kode internasional pemasaran produk pengganti ASI dari WHO. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kepentingan komersial yang mengintervensi kesehatan dasar anak-anak Indonesia.

Rekomendasi Strategis dan Pengalihan Anggaran

Sebagai langkah solutif, IDAI meminta adanya sinkronisasi kebijakan yang harmonis antara BGN dan Kementerian Kesehatan. Semua program gizi nasional harus memiliki visi yang sama dalam hal perlindungan terhadap ibu menyusui.

Susu formula disarankan hanya didistribusikan secara sangat terbatas melalui fasilitas layanan kesehatan resmi. Pemberiannya pun hanya ditujukan bagi anak dengan kondisi medis khusus, seperti penderita kelainan metabolik bawaan atau indikasi absolut lainnya.

IDAI juga memberikan usulan konkret terkait penggunaan anggaran negara agar lebih efektif:

• Mengalihkan dana pengadaan susu formula massal untuk penguatan program Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang lebih sehat.
• Mendorong penggunaan bahan pangan lokal yang kaya akan kandungan protein hewani tinggi untuk kebutuhan anak.
• Memastikan anggaran negara digunakan untuk mengedukasi ibu tentang pentingnya nutrisi alami dari lingkungan sekitar.

Menurut IDAI, negara memiliki kewajiban moral untuk hadir sebagai pelindung kesehatan anak bangsa. Negara tidak boleh menjadi jembatan bagi kepentingan industri yang berpotensi menurunkan standar gizi nasional demi keuntungan ekonomi semata.

Hingga saat ini, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan komentar resmi terkait surat terbuka dan kritik yang disampaikan oleh IDAI. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait hingga berita ini disiarkan.