JAKARTA, KOMPAS.TV - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, memastikan aktivitas investasi yang dilakukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak akan mengganggu aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia menyampaikan sejak awal pembentukannya Danantara telah dirancang dengan mekanisme perlindungan risiko melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi.

Skema tersebut bertujuan menjaga kesehatan BUMN, sekaligus memungkinkan Danantara menjalankan fungsi investasinya secara profesional.

Baca Juga: Presiden Jerman Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Bertemu Prabowo hingga Kunjungi Terowongan Silaturahmi

"Dari awal kita sudah mendesain, kita pecah. Di Danantara itu ada dua, Danantara Asset Management sebagai konsolidator BUMN, dan Danantara Investment Management sebagai investment arms-nya," kata Dony dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, pemisahan tersebut memastikan risiko investasi tidak berdampak langsung terhadap aset BUMN yang berada dalam portofolio Danantara.

Dana yang digunakan untuk investasi juga bukan berasal dari aset pokok BUMN, melainkan dari dividen yang dihasilkan perusahaan-perusahaan negara.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP Pekan Ketiga Juni 2026, Ini Daftar Lengkapnya

"(Aset) yang diinvestasikan adalah dividen. Dividen yang dihasilkan oleh Danantara Asset Management itu selanjutnya diinvestasikan untuk hal yang produktif seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi kita," tuturnya.

Dengan desain tersebut, Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, Dony menegaskan, Danantara berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dalam penyampaian capaian investasi kepada publik.

Baca Juga: IHSG Kembali Tembus 6.000, Bos Danantara Sebut Investor Global Masih Percaya Ekonomi RI

Komitmen itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah membuka informasi terkait perkembangan investasi dan meningkatnya minat investor global terhadap Indonesia.

"Presiden menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kami telah menerima instruksi tegas agar seluruh capaian dan data investasi disampaikan secara transparan kepada publik," ujarnya.

Dony mengatakan arahan Presiden merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk tidak hanya mengejar kuantitas investasi, tetapi juga kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan terbatas yang membahas tingginya minat investor global terhadap Indonesia pada Minggu (14/6).