Biar lebih hemat, ini usul tiket langganan Transjakarta mingguan, bulanan, hingga sistem 3 jam - CNA

JAKARTA: Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan skema baru tarif Transjakarta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Selain penyesuaian tarif reguler, usulan tersebut juga mencakup tiket berlangganan dengan masa berlaku tujuh hari, 14 hari, hingga satu bulan yang diklaim dapat membuat biaya perjalanan lebih hemat, terutama bagi masyarakat yang rutin menggunakan transportasi umum setiap hari.

Ketua DTKJ DKI Jakarta Sugihardjo mengatakan konsep tiket berlangganan telah diterapkan di banyak negara untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

"Kita mendorong tarif langganan. Di luar negeri banyak yang menggunakan sistem langganan," kata Sugihardjo di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara.

Menurut Sugihardjo, usulan tersebut menjadi bagian dari kajian penyesuaian tarif transportasi publik di Jakarta. Skema langganan dinilai dapat mengurangi beban biaya perjalanan bagi pengguna harian, khususnya para pekerja.

"DTKJ juga mengusulkan diberlakukannya tarif berlangganan Transjakarta, yakni Rp200.000 untuk satu bulan, Rp90.000 untuk 14 hari, dan Rp45.000 untuk tujuh hari," kata Sugihardjo di Jakarta, Kamis (9/7).

Sugihardjo menjelaskan besaran tarif langganan bulanan dihitung berdasarkan asumsi tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000 per perjalanan. Dengan tarif tersebut, pengguna yang bepergian pulang pergi untuk bekerja akan menghabiskan sekitar Rp10.000 setiap hari.

Jika dihitung selama 25 hari kerja dalam sebulan, biaya transportasi mencapai sekitar Rp250.000. Karena itu, DTKJ mengusulkan potongan sekitar 20 persen melalui skema langganan sehingga tarif bulanan menjadi Rp200.000.

"Kalau Rp5.000 berangkat, Rp5.000 pulang, sudah Rp10.000. Dikali 25 hari kerja menjadi Rp250.000. Karena langganan kita usulkan diskon 20 persen, tarifnya hanya Rp200.000," bebernya.

Selain paket bulanan, DTKJ juga mengusulkan pilihan langganan mingguan dan dua mingguan agar dapat mengakomodasi pengguna yang tidak menggunakan transportasi umum setiap hari.

SISTEM 3 JAM

Di luar skema langganan, DTKJ turut mengajukan perubahan sistem tarif berbasis waktu. Untuk layanan Transjakarta di wilayah DKI Jakarta yang mencakup bus rapid transit (BRT), non-BRT, dan Mikrotrans, tarif diusulkan menjadi Rp5.000 dengan masa berlaku tiket selama tiga jam.

Melalui skema tersebut, penumpang dapat berpindah antarlayanan Transjakarta dalam kurun waktu tiga jam tanpa dikenai biaya tambahan, tidak lagi terbatas hanya untuk satu kali perjalanan seperti sistem yang berlaku saat ini.

Sementara itu, layanan Transjabodetabek diusulkan memiliki tarif Rp10.000 dengan masa berlaku tiga jam. Skema tersebut mencakup layanan Transjabodetabek, Transjakarta, Mikrotrans, hingga Trans Bandara.

DTKJ juga mengusulkan penyederhanaan kelompok tarif. Tarif Rp5.000 di dalam Jakarta diharapkan berlaku untuk seluruh layanan BRT, non-BRT, serta terintegrasi dengan Mikrotrans, sedangkan tarif Rp10.000 diterapkan untuk layanan Transjabodetabek.

Sugihardjo menegaskan penyesuaian tarif tersebut harus diikuti peningkatan kualitas layanan dan integrasi antarmoda yang semakin baik. Menurutnya, kajian tarif tidak hanya memperhitungkan biaya operasional, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam membayar transportasi.

"Yang kita lihat bagaimana tarif ini tidak membebani masyarakat dulu," jelasnya.

TIDAK NAIK SELAMA 21 TAHUN

Ia juga menilai penyesuaian tarif perlu dipertimbangkan karena tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 tidak mengalami perubahan sejak 2005. Selama 21 tahun terakhir, biaya hidup terus meningkat, sementara jaringan layanan Transjakarta kini telah menjangkau sekitar 93 persen wilayah Jakarta.

Meski demikian, DTKJ menegaskan kenaikan tarif harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Berapa pun kenaikan tarif yang nantinya akan ditetapkan, DTKJ mengusulkan adanya nilai tambah peningkatan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik berupa penambahan waktu pemanfaatan tiket maupun perluasan layanan yang lebih terintegrasi," ujar Sugihardjo.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya telah menerima usulan DTKJ terkait penyesuaian tarif Transjabodetabek, termasuk skema tiket berlangganan untuk koridor-koridor yang padat. Menurutnya, usulan tersebut akan segera dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Saya sudah mendapatkan usulan tersebut. Nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara," kata Pramono, dikutip dari Kompas.

Pramono menambahkan pembahasan penyesuaian tarif Transjabodetabek juga tengah dilakukan bersama DPRD DKI Jakarta. Ia mengakui keputusan tersebut belum diumumkan sesuai target yang sebelumnya telah disampaikan.

"Yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu tiga bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari tiga bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut," ujarnya.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.