Ganggu Terus APBN, CBA Sarankan Basuki Minta Duit ke Jokowi untuk Selesaikan IKN - Inilah

Suasana di sekitaran Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Foto: Dok. Inilah.com/ Rizki Aslendra).

Lagi-lagi, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) 'mengemis' tambahan anggaran Rp2,7 triliun. Ketika seluruh pihak, khususnya kementerian dan lembaga (K/L) mengencangkan ikat pinggang alias berhemat.

"Stop tambahan anggaran Rp 2,7 triliun untuk IKN. Sekarang apa yang diharapkan dari IKN? Kotanya mati secara ekonomi. Karena tidak memberikan pemasukan kepada negara," tegas Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Kata aktivis 98 ini, megaproyek IKN yang digagas era Presiden Jokowi yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun, mendapat banyak kritik dari banyak kalangan. Perencanaannya tidak matang, pelibatan oligarki yang belakangan mundur teratur. Akibatnya, proyek IKN merongrong APBN.

"Jadi untuk apa anggaran negara digelontorkan ugal-ugalan untuk IKN. Membangun IKN hanya pemborosan uang negara. Terbukti saat ini, negara sedang mengetatkan anggaran, IKN tetap saja perlu duit," ungkapnya.

Uchok ingat betul janji-janji manis Jokowi ketika berkuasa, memaksakan IKN bisa terbangun cepat. Tanpa membebani APBN. Namun seiring waktu, janji itu semuanya meleset.

Misalnya, Jokowi pernah menyampaikan bahwa biaya pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim menelan biaya Rp466 triliun. Di mana, APBN hanya menanggung biaya 20 persen, atau setara Rp100 triliun. Sedangkan sisanya yang 80 persen berasal dari investor.

"Sekarang apa yang terjadi? OIKN yang dipimpin Basuki minta duit terus. Padahal, pemerintah sedang melakukan efisiensi. Lebih baik Pak Basuki minta duit saja ke Jokowi untuk menyelesaikan IKN," ungkapnya.

Tambah Anggaran Rp2,7 Triliun

Sebelumnya, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp 2,7 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Katanya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang tak rampung-rampung.

Basuki bilang, usulan tambahan anggaran itu, diajukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Batch 3 dengan skema kontrak tahun jamak (multiyear) 2026-2028.

"Untuk mewujudkan pembangunan Batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami usul ke Menkeu kebutuhan tambahan pada 18 Juni 2026, sebesar Rp2,7 triliun," kata eks Menteri PUPR yang dikenal loyalis Jokowi itu.

Pendapatan Minim IKN

Mungkin banyak yang tak tahu, ada penerimaan negara dari IKN di PPU, Kaltim. Misalnya dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Otorita IKN mencatat sebesar Rp110,68 miliar. Sebesar Rp107,33 miliar berasal dari kontribusi atas pengalokasian lahan aset dalam penguasaan OIKN.

Basuki menyampaikan, total aset OIKN mencapai Rp71,96 triliun 
per 31 Desember 2025. Atau meningkat Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp58,37 triliun.

Kenaikan ini, kata Basuki, mencerminkan akselerasi pembangunan fisik di kawasan IKN sepanjang 2025.

Anggaran Jumbo

Di sisi lain, Basuki memaparkan pagu anggaran OIKN pada 2026, ditetapkan Rp5,47 triliun. Terdiri dari belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual mencapai 80,2 persen setelah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual.

Sementara itu, realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercatat sebesar Rp 1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu anggaran. "Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan," kata Basuki.

Basuki melaporkan, kinerja anggaran OIKN sepanjang 2025 yang pagunya sebesar Rp10,19 triliun. Namun diblokir pemerintah pusat sebesar Rp1,15 triliun, sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp9,04 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen dari total. Sebagian besar digunakan untuk belanja modal Rp7,66 triliun. Untuk penyelesaian pembangunan IKN, termasuk Batch 1 yang rampung 100 persen. Serta Batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027. 
 

Topik