MLFF Buatan Hongaria Dinilai Mahal, DPR Bilang Jangan Dipaksakan - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, penerapan sistem pembayaran perjalanan di jalan tol dengan non-tunai nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dengan sistem buatan Hungaria jangan dipaksakan.
Lasarus mengatakan, ia pernah mendengar dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) bahwa terdapat teknologi lain yang dinilai lebih murah dibandingkan teknologi yang saat ini digunakan dalam proyek MLFF.
"Jadi, jangan dipaksakan juga kalau teknologinya tidak worth it untuk digunakan di jalan tol kita. Dalam artian kata kalau itu membebani BUJT, sebaiknya itu jangan dipakai. Kalau ada yang lebih murah, kenapa kita pakai yang lebih mahal?," ujar Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2026).
Baca juga: Evaluasi Haji 2026, Titik Lemah di Mina dan Potensi Kenaikan Ongkos Haji Tahun 2027
Ia juga mempetanyakan alasan Kementerian PU masih menggunakan MLFF Hungaria tersebut. Menurut dia, apabila terdapat teknologi lain yang lebih murah dan menguntungkan badan usaha jalan tol (BUJT), maka pemerintah tidak perlu memaksakan penggunaan teknologi tersebut.
Jalan Ambles di Pulo Gadung Sudah Bulanan, Kenapa Tak Ditangani?
"Bu kalau saya tidak salah, ini kan teknologi ini kenapa tidak dipakai kan karena mahal, BUJT nggak mau, yang dari mana itu dari Hungaria kalau tidak salah ya. Nah itu kendalanya apa? Coba dijelaskan kenapa itu sampai bermasalah?" kata Lasarus.
Kementerian PU Siapkan Uji Coba Kembali
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, perjanjian kerja sama (PKS) MLFF pertama kali ditandatangani pada Maret 2021 dan kini telah memasuki tahun keenam.
Baca juga: Garansi Prabowo untuk Singapura soal Selat Malaka yang Pernah Mau Dipajaki RI
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan uji coba kembali terhadap sistem tersebut.
"Betul pak, MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6, pak. Tapi saat ini, update proses, kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," ujar Ni Komang.
Ia menjelaskan, hingga saat ini PKS masih berkontrak dengan pihak Hungaria, yakni badan usaha pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).
Baca juga: PDI-P Kritik Usul Kemenhaj Naikkan Biaya Haji 2027 Jadi Rp 107 Juta: Sangat Tidak Rasional
Menurut dia, persiapan uji coba kembali dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saat itu sudah direview oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia," katanya.
Gagal Tangkap Data Kendaraan Secara Akurat
Menteri PU Dody Hanggodo secara terbuka sempat menyatakan bahwa teknologi asal Hongaria ini masih jauh dari kata sempurna untuk diterapkan di Tanah Air.
Baca juga: Ketua Banggar DPR Sebut APBN Tak Bisa Dipakai Ringankan Kenaikan Biaya Haji 2027
Meski menjanjikan efisiensi waktu hingga hitungan detik, realita di lapangan menunjukkan hambatan teknis yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Sampai detik ini, itu belum perfect," tegas Dody, Sabtu (28/3/2026).
Optimisme awal terhadap MLFF sempat membubung tinggi saat uji coba perdana dilakukan di Tol Bali Mandara.
Baca juga: Prabowo Tantang 3 Menteri Bangun PLTS 100 GW dalam 2 Tahun, Jawaban Bahlil Jadi Sorotan
Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem tersebut belum mampu menangkap (capture) data kendaraan dengan akurasi yang diharapkan.
Kegagalan ini memicu keputusan Kementerian PU untuk melakukan reset dan penjadwalan ulang uji coba di titik lain.
Dody menekankan, teknologi yang berhasil di luar negeri belum tentu bisa langsung dicaplok ke Indonesia. Kondisi alam dan teknis menjadi variabel kendala yang sulit diprediksi.
Baca juga: DPRD DKI dan BUMD Bakal Bahas Dugaan Kecurangan Sopir JakLingko Tap Kartu Sendiri
"Mungkin di negaranya sana bisa, tapi Indonesia beda. Ada cuaca, ada awan, hingga pergerakan satelit yang tidak menentu. Banyak kendala yang bisa membuat sistem ini tidak berfungsi maksimal. Jadi, saya belum bisa memastikan keberhasilannya," jelas Dody.
Untuk proyek ini, Hongaria melalui PT RITS telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Teknologi yang ditawarkan RITS berbasis pada Global Navigation Satellite System (GNSS).
Dengan teknologi ini, kendaraan tidak perlu berhenti atau melambat di gerbang tol. Transaksi dilakukan secara otomatis saat kendaraan melintas di bawah sensor (gantry).
Pengguna jalan harus mengunduh aplikasi Cantas untuk mendaftarkan data kendaraan dan melakukan pembayaran berbasis saldo elektronik.
Oleh karena itu, sistem ini membutuhkan integrasi data STNK yang kuat untuk mendeteksi pelanggar atau mereka yang melintas tanpa saldo.
Meskipun sejumlah pengamat menilai MLFF bisa memangkas waktu transaksi hingga nol detik dan mengurangi konsumsi BBM akibat antrean, Dody mengingatkan bahwa efisiensi tersebut hanya bisa dibuktikan melalui uji coba lapangan yang valid di Indonesia, bukan sekadar teori di atas kertas.
Kendati demikian, Menteri PU mengakui, Indonesia sangat membutuhkan sistem non-tunai tanpa setop untuk mengurangi penumpukan kendaraan, terutama pada momentum krusial seperti arus mudik Lebaran atau libur Nataru.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang