Pakar: Produksi Alutsista Jepang di Luar Negeri Belum Akan Terjadi dalam Waktu Dekat - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Profesor Emeritus Universitas Keio Yoshihide Soeya menilai produksi alutsista Jepang di luar negeri, termasuk di Indonesia, belum akan terwujud dalam waktu dekat karena masih bergantung pada kebijakan dan keputusan industri 
• Menurutnya, Jepang tetap mengandalkan produksi dalam negeri sambil memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara Indo-Pasifik 
• Ia juga menekankan pentingnya diplomasi yang seimbang dengan strategi penangkalan militer

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Produksi peralatan pertahanan Jepang di luar negeri, termasuk kemungkinan pembangunan fasilitas industri pertahanan di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Indonesia, diperkirakan belum akan terwujud dalam waktu dekat.

Profesor Emeritus Universitas Keio, Dr. Yoshihide Soeya, menyampaikan hal tersebut dalam pengarahan pers Foreign Press Center Japan (FPCJ), Selasa (21/7/2026), ketika menjawab pertanyaan Tribunnews.com mengenai kemungkinan perusahaan industri berat Jepang memproduksi peralatan pertahanan di Indonesia.

Menurut Soeya, kebijakan pembatasan ekspor peralatan pertahanan yang selama ini diterapkan Jepang tidak serta-merta mendorong perusahaan-perusahaan Jepang memindahkan bisnis pertahanannya ke luar negeri.

Keputusan untuk membangun fasilitas produksi di negara lain pada akhirnya juga bergantung pada pertimbangan masing-masing perusahaan.

“Hal itu tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dasar utama produksi masih berada di dalam negeri, kemudian peralatan tersebut diekspor dari Jepang,” kata Soeya.

Meskipun demikian, ia menilai pengembangan jaringan peralatan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik mempunyai kemungkinan memberikan kontribusi positif bagi keamanan regional.

Baca juga: Jepang Ubah Aturan Penerus Kekaisaran, Perempuan Tetap Tersisih

Kerja sama tersebut juga dapat dikaitkan dengan penguatan hubungan di antara negara-negara berkekuatan menengah atau middle powers.

Menurut Soeya, kerja sama pertahanan antara Jepang dan negara-negara Indo-Pasifik akan menjadi semakin penting. Perkembangan itu dinilai dapat diakomodasi dengan baik dalam kerangka kerja sama negara-negara middle power.

Indonesia, sebagai salah satu negara utama ASEAN dan kekuatan menengah di Indo-Pasifik, berpotensi menjadi mitra penting Jepang. 

Namun, pembentukan basis produksi peralatan pertahanan Jepang di Indonesia masih membutuhkan pertimbangan hukum, kebijakan pemerintah, transfer teknologi, serta keputusan bisnis dari perusahaan terkait.

Ancaman China Memperdalam Ketergantungan kepada AS

Soeya menjelaskan terdapat dinamika struktural dalam strategi keamanan Jepang. Semakin kuat pemerintah menekankan ancaman China, semakin besar pula ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat.

Menurut dia, istilah “penangkalan terhadap China” telah menjadi semacam kata sakti yang digunakan untuk membenarkan hampir seluruh kebijakan luar negeri dan keamanan.

Jepang sebenarnya secara konsisten menjalankan dua jalur diplomasi, yakni mempertahankan aliansi Jepang–AS sekaligus mengembangkan kerja sama dengan negara-negara berkekuatan menengah di kawasan.

Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama dengan negara-negara tersebut juga semakin banyak ditempatkan dalam kerangka penangkalan terhadap China.

Soeya menilai perubahan karakter Amerika Serikat telah menimbulkan kesenjangan antara logika aliansi Jepang–AS dan kerja sama negara-negara berkekuatan menengah.

Karena itu, Jepang dinilai memerlukan strategi China yang lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada aspek militer.

FOIP Menjadi Wadah Diplomasi Kekuatan Menengah

Konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka atau Free and Open Indo-Pacific (FOIP) dinilai dapat menjadi wadah penting bagi diplomasi negara-negara berkekuatan menengah.

Dalam pidato kebijakan luar negerinya di Hanoi pada 2 Mei 2026, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menekankan pentingnya memperkuat kemandirian dan ketahanan negara-negara Indo-Pasifik.

Prioritasnya mencakup pembangunan ekosistem ekonomi pada era kecerdasan buatan dan data, penguatan rantai pasok energi serta material penting, penciptaan peluang pertumbuhan melalui kerja sama pemerintah dan swasta, pembentukan aturan bersama, serta perluasan kerja sama keamanan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Jepang di Indo-Pasifik tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga meliputi ekonomi, teknologi, energi, data, dan ketahanan rantai pasok.

Negara-negara seperti Indonesia dan anggota ASEAN lainnya dapat memainkan peran penting dalam jaringan kerja sama ini karena mempunyai kepentingan untuk menjaga kemandirian strategis dan stabilitas kawasan.

QUAD Berpotensi Menjadi Kerangka Kerja Sama

Soeya juga menyoroti QUAD yang terdiri atas Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India.

Kerangka tersebut berasal dari gagasan “Democratic Security Diamond” yang dikembangkan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Namun, Soeya mempertanyakan apakah format “aliansi Jepang–AS ditambah Australia dan India” dapat berfungsi secara efektif.

Menurut dia, QUAD memiliki potensi dikembangkan sebagai kerangka kerja sama negara-negara berkekuatan menengah.

Susunannya dapat dipandang bukan hanya sebagai Jepang dan AS yang menggandeng Australia serta India, tetapi sebagai kerja sama Jepang, Australia, dan India dengan partisipasi Amerika Serikat. Korea Selatan juga berpotensi dilibatkan sehingga membentuk jaringan Jepang–Australia–India–Korea Selatan ditambah AS.

Jepang Perlu Memperluas Jaringan Keamanan Terukur

Kerja sama Jepang dengan negara-negara berkekuatan menengah juga terlihat dalam peningkatan jumlah Acquisition and Cross-Servicing Agreement atau ACSA.

Perjanjian itu memungkinkan angkatan bersenjata negara-negara mitra saling menyediakan kebutuhan seperti bahan bakar, transportasi, makanan, dan layanan dalam operasi bersama.

Jepang telah mempunyai ACSA dengan Australia, Inggris, Prancis, Kanada, India, Jerman, Italia, Filipina, Selandia Baru, dan Belanda.

Tiga perjanjian dengan Filipina, Selandia Baru, dan Belanda memperoleh persetujuan parlemen pada 19 Juni 2026.

Dalam pembahasannya, Partai Demokrat Konstitusional Jepang untuk pertama kalinya memberikan dukungan dalam sidang pleno Majelis Tinggi dengan alasan perlunya memperkuat hubungan dengan negara-negara berkekuatan menengah.

Soeya menyebut jaringan ACSA tersebut sebagai jaringan keamanan yang terukur dan terkendali di antara negara-negara middle power.

Diplomasi Sama Pentingnya dengan Penangkalan Militer

Soeya menekankan perlunya mengubah pendekatan dari sekadar “penangkalan terhadap China” menjadi strategi China yang komprehensif.

Keamanan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan tatanan internasional berbasis aturan. Dialog dan kerja sama antara negara-negara mitra Amerika Serikat dalam sistem keamanan hub-and-spokes juga perlu diperluas.

Dalam sistem tersebut, Amerika Serikat menjadi pusat, sedangkan negara-negara sekutunya menjadi “jari-jari” yang sebelumnya lebih banyak berhubungan secara terpisah dengan Washington. Menurut Soeya, hubungan langsung di antara negara-negara mitra itu kini perlu diperkuat.

Ia juga menilai persoalan Taiwan dan Korea Utara telah memasuki tahap ketika diplomasi setidaknya sama pentingnya dengan penangkalan militer.

Berakar pada Identitas Ganda Jepang

Konsep diplomasi middle power Jepang berakar pada identitas ganda negara tersebut setelah Perang Dunia II.

Konstitusi Jepang, khususnya Pasal 9 yang menolak perang, menjadi salah satu pilar penyelesaian pascaperang. Sementara itu, Perjanjian Keamanan Jepang–AS lahir dari struktur Perang Dingin dan melembagakan ketergantungan keamanan Jepang kepada Amerika Serikat.

Identitas ganda itu terlihat ketika Jepang mengirimkan total 1.200 personel unit konstruksi Pasukan Bela Diri ke Otoritas Transisi PBB di Kamboja atau UNTAC dalam dua tahap pada September 1992 hingga September 1993.

Pengiriman tersebut menimbulkan perpecahan dalam politik dan opini publik Jepang. Namun, kebijakan itu juga menggambarkan jalan tengah yang menjadi ciri diplomasi Jepang sebagai negara berkekuatan menengah.

Soeya menyimpulkan bahwa Jepang tidak perlu meninggalkan aliansinya dengan Amerika Serikat. Namun, Tokyo harus membangun diplomasi yang lebih mandiri dengan memperkuat kerja sama bersama negara-negara middle power, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Diskusi  beasiswa dan loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com