Perang Berkepanjangan AS Vs Iran, Indonesia Wajib Perkuat Ketahanan Nasional dan Diplomasi Strategis - SindoNews

A A A

JAKARTA - Perang berkepanjangan Amerika Serikat (AS) versus Iran dinilai bukan lagi sekadar konfrontasi bilateral melainkan menjadi indikator utama pergeseran tatanan geopolitik global dari sistem unipolar menuju multipolar. Kondisi tersebut memperlihatkan semakin melemahnya efektivitas lembaga internasional dalam menjaga stabilitas keamanan dunia.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Webinar Global Insight Forum (GIF) bertajuk "Perang AS–Iran dan Masa Depan Perdamaian Global: Menakar Dinamika Geopolitik, Efektivitas PBB, dan Strategi Penyelesaian Konflik" yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (18/7/2026).

Direktur Eksekutif GIF Teuku Rezasyah menjelaskan bahwa eskalasi konflik AS-Iran yang telah berlangsung selama beberapa bulan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga dipengaruhi kepentingan geoekonomi, keamanan energi, serta persaingan kekuatan besar.

Baca juga: Awas! Perang AS-Iran Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Melejit

“Berbagai inisiatif diplomasi yang telah ditempuh belum menghasilkan penyelesaian permanen karena masih rendahnya tingkat kepercayaan antarpihak serta terbatasnya efektivitas mekanisme internasional dalam mengelola konflik,” ujar Teuku.

Senada Kepala Program Studi Kewilayahan Timur Tengah Universitas Indonesia Dr Mulawarman Hannase. Dia menilai konflik di Timur Tengah telah mengalami transformasi mendasar.

Jika sebelumnya kawasan tersebut didominasi rivalitas ideologi dan sektarian, kini persaingan lebih banyak berfokus pada penguasaan energi, jalur perdagangan internasional, teknologi, dan kepentingan geoekonomi.

“Pergeseran tersebut sekaligus memperlihatkan munculnya negara-negara middle power yang mulai memainkan peran lebih independen dalam menentukan arah politik kawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat maupun kekuatan besar lainnya,” ungkapnya.

Senior Fellows GIF Chandra Purnama menuturkan konflik AS-Iran tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan politik praktis, melainkan harus dianalisis menggunakan perspektif hubungan internasional yang memperhatikan dimensi kekuatan, keamanan, ekonomi, dan distribusi pengaruh global.

“Ketidakmampuan berbagai organisasi internasional dalam mengendalikan eskalasi konflik menunjukkan semakin dominannya kepentingan negara-negara besar dalam menentukan arah kebijakan internasional,” ucapnya.

Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar dengan konfigurasi kekuatan yang lebih kompleks.

Senada dengan itu, Senior Fellows GIF lainnya Faisal Nurdin Idris menilai strategi masing-masing aktor dalam konflik lebih banyak didasarkan pada kalkulasi rasional untuk mempertahankan kepentingan nasional dibandingkan pertimbangan moral maupun ideologis.

Menurut dia, lemahnya efektivitas PBB dalam menyelesaikan konflik mencerminkan masih kuatnya dominasi negara-negara besar dalam sistem internasional. “Karenanya penyelesaian konflik di masa depan diperkirakan akan semakin bergantung pada peran negara-negara middle power yang mampu membangun keseimbangan baru melalui diplomasi multilateral,” ujarnya.

Para narasumber juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah akan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, terutama melalui fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya inflasi di berbagai negara.

Penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz dinilai berpotensi mengganggu perdagangan internasional, termasuk aktivitas ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada stabilitas jalur logistik global.

Dalam konteks tersebut, Indonesia dipandang memiliki peluang strategis untuk meningkatkan perannya sebagai kekuatan menengah (middle power) yang mampu berkontribusi terhadap stabilitas kawasan maupun perdamaian global.

(jon)

Lihat Juga :

• Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketahanan Nasional
• BPDP Dukung Penguatan Kemitraan Sawit Indonesia dengan Rusia