Perang Iran Kuras Kas AS, Pentagon Ungkap Biaya Operasi Tembus Rp671 Triliun Lebih - Tribunnews
Ringkasan Berita:
- Pentagon mengungkap biaya operasi militer AS dalam konflik melawan Iran telah mencapai 37,5 miliar dolar AS, naik 8,5 miliar dolar AS dibanding Mei lalu.
- Trump mengancam menyerang fasilitas strategis Iran, sementara Teheran mengklaim terus melancarkan serangan balasan ke kepentingan AS di Timur Tengah.
- Pentagon mengakui perang mulai menekan stok amunisi sehingga membutuhkan tambahan dana untuk mempercepat produksi . Namun, usulan anggaran menuai kritik karena dinilai membebani keuangan negara.
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengungkapkan bahwa biaya operasi militer Washington dalam konflik melawan Iran telah mencapai 37,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp671 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Hegseth saat memberikan kesaksian dalam sidang Komite Anggaran Senat AS pada Selasa (21/7/2026).
Dalam sidang tersebut, ia bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine mempertahankan usulan anggaran pertahanan Presiden Donald Trump sebesar 1,5 triliun dolar AS, yang di dalamnya mencakup puluhan miliar dolar untuk membiayai operasi militer terhadap Iran.
Menjawab pertanyaan Senator Partai Demokrat Dick Durbin, Hegseth mengatakan bahwa hingga saat ini Pentagon memperkirakan biaya perang telah mencapai 37,5 miliar dolar AS, mencakup sebagian biaya operasi dan pemeliharaan hingga akhir September
"Perkiraan yang kami miliki hingga hari ini adalah 37,5 miliar dolar AS," ujar Hegseth.
Meski pemerintah Amerika Serikat menyatakan lonjakan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan militernya, data terbaru Pentagon menunjukkan biaya perang terus membengkak.
Estimasi terbaru mencapai 37,5 miliar dolar AS, meningkat sekitar 8,5 miliar dolar AS dibandingkan perkiraan yang dirilis pemerintahan Presiden Donald Trump pada Mei lalu yang sebesar 29 miliar dolar AS. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya beban finansial yang harus ditanggung Washington seiring ber
Lembaga riset ekonomi Moody's Analytics memperkirakan dampak ekonomi perang terhadap Amerika Serikat jauh lebih besar.
Jika memperhitungkan kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, inflasi, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha, total beban ekonomi konflik diperkirakan dapat mencapai 150 miliar dolar AS.
Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan oleh anggaran pemerintah, tetapi juga berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional Amerika secara keseluruhan.
Baca juga: Iran Kembali Meradang, Serang Pangkalan AS di Kuwait, Gudang Amunisi hingga Logistik Dihantam Drone
Konflik Memanas Setelah Gencatan Senjata Gagal Bertahan
Meningkatnya biaya perang tidak lepas dari kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Mengutip Al Jazeera, ketegangan kembali meningkat setelah nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya menghentikan serangan sejak 17 Juni dilaporkan gagal dipertahankan.
Sejak kesepakatan itu runtuh, kedua negara kembali terlibat aksi saling serang. Presiden Donald Trump bahkan menegaskan Iran akan "membayar mahal" setelah dua personel militer Amerika Serikat dilaporkan tewas dalam serangan pada akhir pekan lalu.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga meningkatkan tekanan terhadap Teheran dengan mengancam akan menyerang sejumlah infrastruktur strategis Iran.
Target yang disebut meliputi pembangkit energi, jaringan jembatan, Pulau Kharg yang menjadi pusat ekspor minyak Iran, hingga fasilitas nuklir bawah tanah Pickaxe Mountain.
Serangan tersebut disebut difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat pengaruh strategis Iran di sekitar Selat Hormuz, jalur pelayaran energi paling vital di dunia.
Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan menghentikan operasi militernya terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah.
Dalam beberapa hari terakhir, Teheran mengklaim telah melancarkan sejumlah serangan balasan yang menyasar fasilitas strategis di negara-negara sekutu Washington.
Serangan tersebut dilaporkan memicu kebakaran di fasilitas desalinasi air dan pembangkit listrik di Kuwait, serta menghantam sejumlah lokasi di Bahrain dan Yordania.
Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman yang merupakan sekutu dekat Iran juga mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi sebagai bentuk tekanan terhadap negara-negara pendukung Amerika Serikat.
Rangkaian perkembangan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa konflik tidak lagi terbatas pada Iran dan Amerika Serikat, tetapi berpotensi meluas menjadi konflik regional yang melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah.
Konflik inilah yang membuat anggaran perang ASS jebol, dalam sidang yang sama, Hegseth juga mengakui perang yang berkepanjangan mulai memberikan tekanan terhadap persediaan amunisi militer Amerika Serikat.
Menurutnya, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat produksi berbagai jenis persenjataan, mulai dari motor roket padat, bom berpemandu Joint Direct Attack Munition (JDAM), amunisi hipersonik, hingga sistem pertahanan anti-drone.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa tambahan anggaran, Pentagon terpaksa mengurangi sejumlah program pelatihan militer karena keterbatasan dana.
Usulan Anggaran Pentagon Tuai Kritik
Besarnya usulan anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dolar AS memicu kritik dari sejumlah anggota Senat, terutama dari Partai Demokrat.
Senator Patty Murray mempertanyakan besarnya permintaan dana Pentagon yang tidak hanya digunakan untuk operasi militer melawan Iran, tetapi juga mencakup pendanaan pengerahan Garda Nasional di Washington DC, operasi pemberantasan penyelundupan narkoba di kawasan Karibia, hingga patroli militer di perbatasan Amerika Serikat.
Menurut Murray, usulan tersebut dinilai terlalu besar dan sulit dibenarkan di tengah meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal pemerintah.
"Sejujurnya, permintaan Anda tidak masuk akal," kata Murray dalam sidang tersebut.
Perdebatan mengenai anggaran pertahanan diperkirakan masih akan berlanjut di Kongres.
Di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, meningkatnya biaya perang diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama yang membayangi kebijakan pertahanan dan keuangan Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang.
(Tribunnews.com / Namira)