Wacana Tarif Selat Hormuz Bisa Guncang Pasar Minyak Dunia - Liputan6

Liputan6.com, Jakarta - Oman kembali menjadi perhatian dunia setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan penerapan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Jalur pelayaran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut merupakan salah satu rute energi paling penting di dunia karena dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global.

Dikutip dari CNBC, Minggu (5/7/2026), selama ini Oman dikenal sebagai negara yang menjaga posisi netral dalam berbagai konflik di Timur Tengah sehingga dijuluki sebagai "Swiss-nya Timur Tengah." Posisi tersebut membuat Oman dipercaya menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat (AS), termasuk dalam pembahasan mengenai tata kelola baru di Selat Hormuz.

Pemerintah Oman menegaskan setiap kesepakatan nantinya tetap akan mengacu pada hukum internasional. Meski demikian, wacana tersebut telah memicu kekhawatiran karena dapat memengaruhi arus perdagangan energi dunia.

Sejumlah analis menilai ruang gerak Oman untuk menerapkan tarif sebenarnya cukup terbatas. Pasalnya, Selat Hormuz diatur berdasarkan prinsip transit passage, yang tidak memperbolehkan negara mengenakan biaya kepada kapal hanya karena melintas.

Namun, biaya layanan (service fee) dinilai bisa menjadi salah satu alternatif yang secara hukum berbeda dengan tarif lintas.

Direktur Eksekutif Gulf International Forum, Dania Thafer, mengatakan sikap Oman yang belum memberikan kepastian kemungkinan memang disengaja.

"Anda memiliki kekuatan regional seperti Iran, kemudian ada kekuatan global yaitu Amerika Serikat yang memberikan tekanan kepada Oman," kata Thafer kepada CNBC.

"Karena itu, mereka berusaha menggunakan ambiguitas strategis agar sebisa mungkin tetap berada di luar konflik dan tidak merugikan hubungan dengan para pemain besar tersebut," lanjutnya.

Menurut Thafer, apabila negara-negara Teluk dan komunitas internasional memberikan dukungan, Oman kemungkinan akan melanjutkan skema biaya layanan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Ia menambahkan, pasar keuangan akan menyesuaikan diri selama kebijakan tersebut tetap mampu menjamin keamanan pelayaran.

Di sisi lain, Amerika Serikat menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tarif di Selat Hormuz.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Oman apabila dianggap membantu Iran membangun sistem tarif di jalur pelayaran tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 28 Mei lalu mengatakan, "Semua negara harus menolak secara tegas setiap upaya Iran untuk mengganggu kelancaran arus perdagangan."

Sementara itu, berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Iran dan Amerika Serikat pada 17 Juni 2026, Teheran tidak diperbolehkan mengenakan tarif kepada kapal selama masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai penyelesaian permanen.

Meski demikian, laporan Reuters yang mengutip dua pejabat senior Iran menyebut pemerintah Iran masih berupaya memperoleh pengakuan internasional atas kendalinya terhadap Selat Hormuz, termasuk hak untuk mengenakan biaya terhadap kapal yang masuk maupun keluar dari kawasan Teluk.

Peneliti Program Timur Tengah Carnegie, Andrew Leber, mengatakan posisi Oman kini semakin sulit.

"Akibatnya, kita melihat para diplomat Oman berganti-ganti sikap, mulai dari menegaskan bahwa tidak akan ada tarif hingga menyatakan kapal mungkin akan diminta membayar biaya yang diberi nama selain tarif," ujarnya.

Leber menilai letak geografis Oman membuat negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap masa depan Selat Hormuz.

Selain faktor keamanan, Oman juga memiliki kepentingan ekonomi apabila nantinya memperoleh bagian dari biaya layanan yang dikenakan kepada kapal.

"Kemungkinan besar Oman akan terus mendukung semacam rencana biaya layanan dari Iran atau memberikan penjelasan yang lebih lunak mengenai kebijakan tersebut sampai akhirnya berbenturan langsung dengan negara-negara Arab tetangganya atau Amerika Serikat," kata Leber.

Sementara itu, Associate Fellow Chatham House, Neil Quilliam, mengingatkan pasar selama ini lebih fokus pada risiko gangguan pengiriman minyak dibanding perubahan tata kelola Selat Hormuz.

"Pasar cenderung memperhitungkan risiko gangguan, tetapi kurang memperhatikan risiko tata kelola. Di situlah letak titik butanya," ujar Quilliam.

Ia menjelaskan perubahan aturan pengelolaan Selat Hormuz, meskipun dilakukan secara bertahap dan melalui negosiasi, tetap berpotensi meningkatkan biaya logistik, persyaratan kepatuhan, hingga premi asuransi kapal tanpa harus terjadi konflik keamanan secara langsung.

Menurut Quilliam, faktor tersebut berpotensi menjadi tantangan baru bagi pasar energi global mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6