BPS Ungkap 8 Indikator Penentuan Desil Masyarakat, Apa Saja? - Kompas

KOMPAS.com - Lini masa media sosial belakangan diramaikan dengan isu mengenai desil yang disebut akan menjadi salah satu dasar dalam pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Diketahui, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonominya.

Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kelompok atau desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Dalam isu pembatasan BBM bersubsidi yang beredar, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 disebut-sebut akan menjadi sasaran pembatasan pembelian Pertalite.

Namun, hingga kini pemerintah masih membahas skema dan mekanisme penerapannya secara bertahap.

Meski demikian, sejumlah masyarakat mengaku mendapati dirinya berada di desil 9 meski merasa kondisi ekonominya belum tergolong tinggi.

Salah satunya Ipeh (27), warga Sragen, yang mendapati dirinya masuk dalam desil 9 setelah mengecek statusnya di laman DTSEN.

"Kaget banget tiba-tiba saya masuk desil 9, padahal gaji masih UMR dan rumah saya bahkan hanya memiliki daya listrik 900 VA," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (16/8/2026).

Ipeh mengatakan, dirinya tinggal bersama empat anggota keluarga lainnya, yakni ayah, ibu, kakak, dan adik.

Rumah sederhana yang ditempati keluarganya di salah satu kecamatan di Sragen itu juga baru dibangun sekitar dua tahun lalu, setelah sebelumnya mereka tinggal di rumah kontrakan.

Lantas, apa saja indikator yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk desil 1 hingga desil 10?

Baca juga: Desil Ramai Diperbincangkan, BPS: Desil Bukan Label Kaya atau Miskin

Apa saja penentu desil?

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.

Dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kelompok atau desil.

"Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi," kata Ari kepada Kompas.com, Sabtu (15/8/2026).

Namun, ia menekankan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan seseorang.

DTSEN awalnya dibangun dari integrasi tiga sumber data utama, yaitu Regsosek, DTKS, dan P3KE, yang diperkaya dengan data dari PLN, Pertamina, BPJS Kesehatan, kemudian dipadankan dengan data administrasi kependudukan.

Selanjutnya DTSEN dimutakhirkan melalui ground check dan pemutakhiran sumber data lainnya, yang kemudian disinkronkan dengan data administrasi kependudukan.

Dalam proses pengelompokan kesejahteraan, berbagai indikator dipertimbangkan, seperti:

1. Identitas kependudukan
2. Pendidikan
3. Ketenagakerjaan
4. Kondisi dan kualitas tempat tinggal
5. Akses sanitasi dan air minum
6. Kesehatan dan disabilitas
7. Kepemilikan aset
8. Kepemilikan usaha

"Jadi, desil bukan angka yang menunjukkan besarnya pendapatan seseorang, melainkan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan," jelas Ari.

Baca juga: Masuk Desil 9-10 padahal Merasa Tak Mampu? Begini Cara Ajukan Perubahan Data DTSEN

Mengapa desil bisa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi?

Sementara itu, Ari juga menjawab keluhan masyarakat yang merasa desil yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi karena kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis, sementara data administrasi atau hasil pendataan memiliki waktu referensi tertentu.

Misalnya, seseorang baru saja kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, pindah rumah, memperoleh atau kehilangan aset, atau mengalami perubahan kondisi keluarga.

Perubahan tersebut belum tentu langsung tercermin dalam data pada saat masyarakat melihat status desilnya.

Selain itu, desil merupakan peringkat relatif, bukan penilaian absolut. Artinya, posisi suatu keluarga ditentukan dengan membandingkan kondisi sosial ekonominya dengan keluarga lainnya.

Karena itu, perubahan kondisi keluarga lain juga dapat memengaruhi posisi relatif sebuah keluarga.

"Pemerintah menyadari bahwa ketidaksesuaian masih mungkin terjadi. Karena itu, DTSEN memang dirancang sebagai data yang dinamis dan terus dimutakhirkan, termasuk melalui verifikasi atau ground check di lapangan," ucap Ari.

"Dengan demikian, desil yang tercantum bukan berarti kondisi ekonomi sebuah keluarga tidak mungkin berubah, tetapi merupakan hasil pengelompokan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat proses pemeringkatan dilakukan," sambungnya.

Baca juga: Cara Ubah Desil jika Merasa Tak Sesuai Kondisi, Ini Langkah-langkahnya

Bagaimana cara memperbarui data desil?

Lebih lanjut, Ari mengatakan masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran data.

"Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran," jelasnya.

Pengajuan perubahan desil dapat dilakukan melalui beberapa jalur pembaruan data yang tersedia.

Masyarakat dapat mengajukannya melalui jalur formal, yaitu melalui desa atau kelurahan, maupun jalur partisipatif dengan melakukan pembaruan data secara mandiri melalui mekanisme usul sanggah.

Pengajuan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store atau melalui kanal DTSEN pada dtsen-form.bps.go.id.

"Namun data yang disampaikan tidak serta-merta langsung mengubah desil," kata Ari.

"Data tersebut terlebih dahulu akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait, kemudian diproses dan dilakukan pemeringkatan ulang secara periodik oleh BPS," sambungnya.

Untuk melakukan pembaruan data desil, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat:

1. Melalui aplikasi Cek Bansos

Dilansir dari Kompas.com (20/2/2026), masyarakat dapat mengajukan pembaruan data desil secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Berikut tahapannya:

• Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos melalui Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone.
• Buat akun pada aplikasi Cek Bansos.
• Ajukan usulan pembaruan data desil melalui aplikasi.
• Usulan akan melalui proses verifikasi lapangan oleh pendamping sosial Kemensos.
• Data kemudian menjalani proses validasi secara bertahap oleh Kemensos.
• Selanjutnya, data diproses oleh BPS untuk dilakukan pemeringkatan desil.

2. Melalui desa atau kelurahan

Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data secara langsung melalui pemerintah desa atau kelurahan. Caranya sebagai berikut:

• Datang ke kantor desa atau kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Konsultasikan kondisi data dan ajukan usulan pembaruan kepada petugas pengisi data desa atau kelurahan.
• Petugas akan membantu mengajukan usulan melalui sistem SIKS-NG Kemensos.
• Usulan kemudian menjalani proses verifikasi secara bertahap oleh Dinas Sosial dan Kemensos.
• Setelah itu, data diproses oleh BPS untuk pemeringkatan desil.

Petugas pengisi data desa atau kelurahan hanya membantu proses pengusulan pembaruan melalui sistem SIKS-NG Kemensos apabila data yang disampaikan memang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pembaruan data juga tidak otomatis membuat status desil seseorang menjadi lebih rendah.

Setelah melalui proses verifikasi dan pemeringkatan, desil seseorang dapat naik, turun, atau tetap.

Kategori desil ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru serta hasil verifikasi data. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT