BGN Bicara Peluang Anggaran MBG 2027 Dipangkas - Tempo

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) pada 2027 dipangkas hingga di bawah Rp 200 triliun. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah masih akan menghitung kembali kebutuhan anggaran program tersebut dan membahasnya dengan Menteri Keuangan.
"Untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, ya bisa," kata Sudaryono saat ditemui seusai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 September 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sudaryono mengatakan besaran anggaran MBG 2027 masih dapat berubah setelah dilakukan penghitungan berdasarkan target penerima manfaat dan kebutuhan program. BGN, kata dia, akan berupaya melakukan efisiensi agar penggunaan anggaran lebih optimal. "Nanti kami coba bisa bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan anggaran MBG 2027 sebesar Rp 240 triliun. Namun, menurut Sudaryono, angka tersebut masih terbuka untuk dipangkas.
Dia mengklaim BGN telah melakukan efisiensi terhadap anggaran MBG 2026. Dari pagu sebesar Rp 268 triliun, anggaran setelah penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat menjadi sekitar Rp 229 triliun.
Efisiensi tersebut antara lain dilakukan setelah BGN menemukan sekitar 6 juta penerima manfaat yang tercatat ganda. Pemutakhiran dilakukan dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). "Kalau yang lalu dilaporkan 60 sekian, 63 juta kalau enggak salah, itu setelah kami mutakhirkan ternyata 56 sekian juta. Jadi ada 6 juta," kata Sudaryono.
Dia menuturkan, pencatatan ganda antara lain terjadi pada santri pesantren yang juga tercatat sebagai siswa di sekolah atau madrasah. BGN juga menemukan dapur MBG yang sudah memiliki virtual account dan daftar penerima manfaat, tetapi belum beroperasi.
BGN kemudian menarik VA dari 414 dapur. Dari penarikan tersebut, sekitar Rp 311 miliar dikembalikan ke kas negara. "Ini setelah kita mutakhirkan pakai NIK, itu kemudian kita bisa saring ada 6 juta orang yang kemudian ternyata berkurang. Dengan berkurang kan artinya anggarannya berkurang," ujarnya.
Selain pemutakhiran data penerima, BGN juga mengevaluasi penerima manfaat dari sekolah swasta yang dinilai elite. Penyisiran terhadap dapur MBG juga masih dilakukan untuk memastikan tidak ada dapur yang tercatat beroperasi tetapi sebenarnya belum berjalan.
Sudaryono mengatakan efisiensi dapat kembali dilakukan apabila ditemukan data atau kegiatan yang tidak sesuai. Karena itu, dia tidak menutup kemungkinan anggaran MBG 2027 berada di bawah Rp 200 triliun. "Kalau misalnya efisiensi kan bisa. Jadi 2.000 itu tambah efisien lagi. Sudah hitungannya berapa belas triliun," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan efisiensi anggaran MBG hingga di bawah Rp 200 triliun per tahun. Rencana ini, kata dia, sudah didiskusikan bersama dengan Kepala BGN Sudayono. “Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru. Sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujarnya di Jakarta, dilansir dari Antara pada Kamis, 3 September 2026.