DPR Soroti Penyalahgunaan Pertalite dan Biosolar, Ada Penimbunan Hingga Dijual Lagi - Grid
Sabtu, 19 September 2026 | 14:15 WIB
GridOto.com - DPR RI mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dinilai perlu meningkatkan koordinasi dalam mengawasi distribusi BBM subsidi.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bambang Patijaya menyoroti potensi penyalahgunaan Pertalite dan Biosolar yang dapat melibatkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun pihak lainnya.
"BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus kita jaga bersama. Kalau ada SPBU atau pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai sejumlah modus, seperti penimbunan BBM, menjual kembali BBM subsidi, hingga menggunakan BBM bersubsidi di luar ketentuan, harus menjadi bagian dari pengawasan pemerintah.
Menurut Bambang, praktik semacam itu berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi untuk memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhannya.
Baca Juga: Dua Petugas SPBU di Bali Dipecat Pertamina, Pemotor Beli Pertamax Rp 50 Ribu Cuma Diisi Segini
"Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan," katanya melansir Kompas.com.
Bambang juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas data penerima serta membenahi sistem distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, akurasi data merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan subsidi energi diterima kelompok masyarakat yang tepat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembenahan sistem tidak menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.
"Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran," ucap legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
Di tengah upaya memperbaiki penyaluran subsidi, Bambang juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memilih BBM nonsubsidi.
Menurutnya, penggunaan BBM nonsubsidi oleh masyarakat yang mampu dapat membantu membuka akses yang lebih luas bagi kelompok yang membutuhkan subsidi.
"Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi," kata Bambang.
Baca Juga: Dalang Antrean di SPBU Makassar Dibongkar Bahlil, Ada Truk Siluman Sedot Ratusan Liter BBM Subsidi
Ia berharap perbaikan sistem data dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
Kesadaran masyarakat juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga agar distribusi BBM subsidi tidak melenceng dari tujuan awalnya.
"Kalau pengawasan berjalan, pelanggaran ditindak, data semakin akurat, dan masyarakat mampu memiliki tenggang rasa, kita optimistis BBM subsidi akan semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.