Kata Purbaya soal Bansos Rp 2,03 Triliun sebelum Dicopot - Tempo

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas realisasi belanja bantuan sosial senilai Rp 2,03 triliun yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi karena Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta integrasi data pendukung antar-lembaga belum berjalan secara optimal.

Purbaya mengatakan temuan BPK atas bantuan sosial senilai Rp 2,03 triliun tak tepat sasaran tersebut ini terjadi karena DTSEN belum sempurna. “Sekarang sedang kami sempurnakan, kami keluarkan dana cukup banyak, berapa triliun untuk sempurnakan itu,” ujarnya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah di Parlemen, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Meski demikian, Purbaya mengatakan proses penyempurnaan data tersebut masih berlangsung bersama Badan Pusat Statistik. Dalam penyaluran bantuan sosial ke depan, Purbaya mengatakan, bakal memakai acuan DTSEN apabila sudah optimal.

Purbaya mengatakan pemerintah terus menyempurnakan data agar lebih baik dari sebelumnya. “Untuk menghindari keributan yang tidak perlu kami akan double check, kalau sudah lulus akan pakai yang baru dengan segala risikonya,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Respons Purbaya ini menjawab pertanyaan pertanyaan Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Nawardi. Senator asal daerah pemilihan Jawa Timur ini mempertanyakan temuan BPK tersebut di tengah sengkarut penetapan desil yang sedang berkembang.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Kepatuhan dan Pengelolaan Belanja Barang dan Belanja Bansos Tahun Anggaran 2024 sampai Triwulan III 2025 pada Kementerian Sosial mengungkap nilai Rp 2,03 triliun bantuan sosial terindikasi tidak tepat sasaran ini adalah akumulasi dari empat kriteria.

Adapun, empat kriteria penerima bantuan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH); sembako; Asistensi Rehabilitas Sosial Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (YAPI); dan Bantuan Permakanan Penyandang Disabilitas (PD). Secara terperinci, jenis bantuan sosial sembako yang terindikasi tidak tepat sasaran senilai Rp 1,3 triliun, YAPI Rp 97,6 miliar, penyandang disabilitas Rp 21,5 miliar, dan Program Keluarga Harapan Rp 534 miliar.

Atas kondisi tersebut, menurut BPK, penyaluran bantuan sosial menjadi tidak optimal dan menghilangkan kesempatan Keluarga Penerima Manfaat lainnya yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan. “Realisasi belanja bansos terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp 2.032.869.260.000,” demikian laporan tertulis BPK.

Dalam keterangan sebelumnya, Purbaya juga sudah berjanji pemerintah akan menyempurnakan DTSEN untuk menjadi acuan dalam penyaluran subsidi dan batuan sosial. Pernyataan Bendahara Negara ini setelah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 (RAPBN 2027) beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Purbaya, data tunggal adalah bagian dari program pemerintah agar pembangunan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. “Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan,” katanya.

Selain agar tepat sasaran, Purbaya mengatakan perbaikan DTSEN bagian dari sinergi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial. Soal sinergi dengan pemerintah daerah, Purbaya mengatakan, ini selaras dengan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta ada sinergitas fiskal.

Purbaya mengatakan belanja pokok daerah juga harus berkualitas dan bisa memembangun kemandirian fiskal. “Pemerintah akan menguatkan sinergi fiskal pusat dan daerah untuk untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” kata dia.

Usai rapat di DPR, posisi Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara. Pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin sore.