Keracunan MBG Berulang, Wakil Ketua DPD Minta BGN Tak Sekadar Suspend Dapur SPPG - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - DPD RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketika terjadi kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan, BGN mencari sumber persoalan dan mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab atas operasional SPPG. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar persoalan tidak terus berulang.

“Jangan sampai setiap ada masalah, dapur disuspend, lalu penerima manfaat kehilangan layanan dan mitra ikut menanggung akibatnya. Yang harus ditemukan adalah sumber persoalannya. Kalau masalahnya ada pada orang yang diberi tanggung jawab, orangnya yang harus dievaluasi,” ujar Tamsil dalam keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).

Baca juga: Wamenag Jenguk Santri Keracunan MBG di RSUD Notopuro Sidoarjo, 5 Santri Telah Pulang

Tamsil secara khusus menyoroti posisi Kepala SPPG.

Menurut dia, Kepala SPPG adalah wakil BGN di tingkat dapur dan bertanggung jawab atas manajemen operasional.

“Setelah mempelajari kejadian yang berulang ini, mestinya BGN mengevaluasi penempatan Kepala SPPG. Mereka adalah wakil BGN di dapur dan memegang tanggung jawab atas manajemen operasional,” kata Tamsil.

“BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan. Kalau tidak kompeten dan tidak amanah menjalankan tugas, cepat ganti dengan yang lain,” sambungnya.

Baca juga: Ratusan Santri Keracunan MBG di Sidoarjo, Wamenag: Perlu Diinvestigasi

Tamsil juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara preventif, bukan setelah muncul kasus.

Menurut dia, Koreg, Korwil, dan Korcam harus aktif mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan.

“Pengawasan itu bukan pemadam kebakaran. Jangan bergerak setelah ada kejadian. Pengawasan harus berjalan sebelum masalah terjadi. Kita harus membangun sistem yang mampu mencegah, bukan sibuk mencari siapa yang salah setelah ada korban,” kata Tamsil.

Baca juga: Komnas HAM Minta Polisi Transparan Tangani Kasus Keracunan MBG

Tamsil menambahkan, DPD RI akan meminta penjelasan BGN melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

DPD ingin mengetahui akar persoalan dan memastikan sistem pengawasan MBG berjalan dengan baik.

“DPD akan meminta penjelasan BGN. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sistem pengawasannya berjalan. Kejadian seperti ini tidak boleh terus berulang,” pungkas Tamsil.

Baca juga: Anggota DPR: Proses Hukum Keracunan MBG Tergantung Temuan Aparat

Terulang

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.

Di Sidoarjo, sebanyak 668 orang dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG yang disalurkan SPPG Kalitengah, Tanggulangin.

Para korban terdiri dari ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba’ul Hikam serta sejumlah siswa dari sekolah lain di wilayah tersebut.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR: Kepala SPPG Paling Bertanggung Jawab dalam Keracunan MBG

Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Rembang. Sebanyak 752 siswa SMAN 1 Lasem diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada Kamis (3/9/2026).

Menu tersebut didistribusikan SPPG Soditan, Kecamatan Lasem, pada Rabu (2/9/2026).

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Di Depan Kepala BGN Sudaryono, DPR F-PDIP: Hampir Semua Provinsi Pernah Alami Kasus Keracunan MBG!