Haliyora.id, Jakarta – Maluku Utara menempati posisi teratas dalam Anugerah Layanan Investasi 2026 kategori Pemerintah Provinsi, mengungguli sejumlah provinsi dengan skala ekonomi lebih besar seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Anugerah Layanan Investasi 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menerima langsung trofi penghargaan yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Maluku Utara menjadi yang terbaik pertama setelah bersaing dengan lima provinsi lain yang masuk nominasi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Dalam peringkat akhir, Jawa Timur berada di posisi kedua, sementara Jawa Tengah menempati posisi ketiga.

Capaian tersebut menempatkan kualitas layanan investasi sebagai salah satu sorotan terhadap kinerja pelayanan pemerintahan Maluku Utara, terutama di tengah upaya provinsi tersebut mendorong pengembangan sumber daya alam dan hilirisasi industri.

Layanan investasi di Maluku Utara berada di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dipimpin Nirwan M.T. Ali.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kualitas pelayanan investasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperbaiki iklim investasi nasional.

Menurut Rosan, pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan proses investasi berlangsung cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Layanan investasi menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia,” kata Rosan dalam sambutannya.

Rosan mengatakan investasi tidak berhenti pada masuknya modal ke suatu daerah. Pemerintah mengharapkan investasi berkembang menjadi aktivitas industri yang menciptakan lapangan kerja.

“Yang paling penting bagaimana kita bisa menarik investasi baik dalam maupun luar negeri yang ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menekankan pekerjaan yang tercipta dari investasi juga diharapkan memiliki kualitas yang baik. “Dan tentunya yang kita inginkan adalah selalu penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” kata Rosan.

Menurut dia, kebutuhan menciptakan lapangan kerja menjadi tantangan bersama seiring pertumbuhan penduduk Indonesia. Rosan menyebut sekitar dua juta bayi lahir setiap tahun.

Dalam konteks tersebut, investasi dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan kerja.

“Investasi adalah salah satu program yang membuat penciptaan lapangan kerja itu bisa tercipta dan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Rosan juga mengatakan Anugerah Layanan Investasi 2026 menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah memperbaiki kualitas pelayanan kepada investor.

Ia berharap pelayanan investasi semakin cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. “Karena kepastian ini kembali lagi selalu menjadi salah satu tolok ukur dalam kita berinvestasi,” kata Rosan.

Kepala DPMPTSP Maluku Utara Nirwan M.T. Ali mengatakan penghargaan tersebut datang di tengah upaya pemerintah daerah memperkuat hilirisasi di provinsi yang memiliki sumber daya alam dan kawasan industri tersebut.

Menurut Nirwan, kualitas pelayanan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan daerah menerjemahkan potensi sumber daya menjadi aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja.

“Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pelayanan itu terus kita tingkatkan,” kata Nirwan saat dihubungi RRI.co.id.

Penghargaan tingkat nasional tersebut sekaligus menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan layanan investasi yang dinilai terbaik pada 2026.

Bagi Maluku Utara, capaian ini datang ketika investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dari agenda pengembangan ekonomi daerah. (RS/Red)