Mendagri Beri Sinyal ASN di Wilayah Darurat Abu Vulkanik Boleh WFH - detik

Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada ASN di berbagai pemerintahan daerah (pemda) yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan kerja dari rumah (WFH). Pemberlakuan WFH ASN dapat diterapkan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Tito menjelaskan Kemendagri terus melakukan komunikasi tingkat provinsi dengan Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Tito mengatakan Jawa Barat sudah mengeluarkan imbauan kepada kabupaten dan kota masing-masing.

"Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya, termasuk misalnya sistem transportasi, saranan, dan lain-lain," kata Tito dalam jumpa pers daring di akun YouTube Bakom, Minggu (6/9/2026).

Tito mengatakan jika situasi di daerah darurat karena dampak erupsi Gunung Anak Kraktau, pemda dapat memberlakukan WFH kepada pegawainya. Kedaruratan berdasarkan aspek kesehatan dan keamanan.

"Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home," ujar Tito.

Skema WFH ASN, kata Tito, dapat dilakukan 50%, terutama untuk satuan kerja di bidang kesehatan dan sosial masyarakat. Skema WFH 75% juga dapat diterapkan, jika dianggap perlu karena menimbang aspek kesehatan dan keamanan.

"Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan, misalnya 50%, terutama sektor-sektor yang sangat esensial, seperti sektor kesehatan, bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kemudian yang menangani masalah kelistrikan misalnya, ini harus bisa tetap berjalan," ucap Tito.

"Tapi ada yang mungkin itu bahwa dianggap rawan bagi kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa perlu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat dilakukan dengan working from home misalnya, sampai 75%-80%, kalau itu dianggap perlu, maka yang dapat dilakukan kepala daerah masing-masing," tegasnya.

Kepada seluruh pemerintah daerah, Tito mengingatkan untuk terus mengikuti secara intensi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan PVMBG, BMKG, hingga BNPB.

"Ini kita harus melakukan komunikasi terus menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan, terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat, di berbagai sektor, termasuk sektor yang administrasi pemerintahan," imbuhnya.

Simak Video 'Presiden Imbau Warga Tetap Waspada Selama Abu Anak Krakatau Turun':