Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjalani rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Senin (14/9/2026), yang belakangan menjadi agenda terakhirnya sebagai Menteri Keuangan.

Rapat tersebut berlangsung pada hari yang sama ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.

Dalam rapat bersama DPD RI itu, Purbaya masih menyampaikan sejumlah kondisi keuangan hingga perekonomian nasional. Salah satunya mengenai dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan.

Purbaya menyebut hingga 31 Agustus 2026, dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp195,2 triliun. Ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja agar dana tersebut dapat berputar dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, suasana Purbaya dalam rapat tersebut menjadi sorotan setelah kabar pergantian dirinya mencuat. Dirinya tampak lesu dan tidak bersemangat menyampaikan paparan, gurauan yang biasanya ia ucapkan kali ini tidak terdengar sedikit pun. Tak lama setelah agenda tersebut, Presiden Prabowo resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Pelantikan berlangsung dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Setelah itu, Suahasil menandatangani berita acara pengambilan sumpah sebelum menerima ucapan selamat dari Presiden.

Pergantian ini membuat Purbaya hanya sekitar setahun menduduki kursi Menteri Keuangan. Ia sebelumnya menerima tongkat estafet dari Sri Mulyani Indrawati pada September 2025.

Menariknya, Suahasil mengaku belum berkomunikasi dengan Purbaya terkait pergantian tersebut.

“Tidak ada komunikasi,” kata Suahasil seusai dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Pergantian mendadak ini sekaligus mengakhiri perjalanan Purbaya sebagai pengelola kebijakan fiskal di tengah sejumlah tantangan ekonomi, termasuk tekanan rupiah, kekhawatiran terhadap arah fiskal, serta polemik terkait rencana setoran Danantara sebesar Rp120 triliun ke kas negara