Warga Jakarta Demo ke Kemensos soal Kekacauan Desil - Tempo

SEJUMLAH masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta Keadilan mendatangi kantor Kementerian Sosial pada Kamis, 17 September 2026, untuk memprotes kekacauan sistem pemeringkatan kesejahteraan keluarga atau desilyang mengacu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Koalisi mengatakan banyak warga yang merasa desil yang didapat tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurut mereka, ketidaksesuaian desil merugikan masyarakat miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial. "Kami datang ke sini cuman mau didengar aspirasi kita!" kata Ketua Umum Koalisi Warga Jakarta Keadilan, Marlo Sitompul, saat berorasi di depan kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Koalisi sebelumnya telah membuka posko pelaporan ketidaksesuaian desil di 21 kecamatan di Jakarta. Hasilnya, koalisi mencatat setidaknya 2.500 masyarakat miskin yang terancam terputus dari program bantuan sosial akibat masuk desil berkategori mampu.

Koalisi mendesak Kemensos dan Badan Pusat Statistik untuk membenahi sistem pendataan yang bisa merugikan masyarakat miskin. Tuntuan mereka termasuk perubahan indikator penentuan desil dan audit penerima bansos.

Mereka juga mendorong pelibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pemutakhiran data penerima bansos, serta memperluas penerima program keluarga pangan dan bantuan pangan non tunai.

Setelah berorasi sekitar 30 menit, masyarakat yang berdemo kemudian beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan wakilnya, Agus Jabo di pelataran kantor Kementerian Sosial.

Dalam audiensi, seorang warga Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Murniasih, mengatakan masuk ke dalam desil 6 meski hanya memiliki rata-rata pendapatan Rp 170 ribu per hari dari berjualan gorengan. Murniasih menyatakan penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan enam anggota keluarganya.

Perempuan berusia 34 tahun tersebut mengaku harus berhutang dari pinjaman keliling untuk menutup pengeluaran per hari yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 300 ribu. "Kemarin saat dicek saya masuk desil 6, enggak pernah dapat bansos dari awal," kata dia.

Ketua RT 03/RW 14 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Mumu Munajar mengaku tak tahu bagaimana akhirnya Murniasih bisa masuk kategori desil 6. Saat pendataan sensus ekonomi beberapa lalu, kata Mumu, petugas sensus juga terheran-heran dengan hasil tersebut.

"Banyak warga masuk desil tinggi. Padahal dari fakta di lapangan itu ada yang benar-benar orang enggak mampu," kata dia.

Kepada warga yang datang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa masih ada data yang pemeringkatannya tidak akurat. "Bapak ibu boleh protes, menyanggah, usul, kita coba telusuri, dalami dan perbaiki. Karena kita menyadari data kita belum sepenuhnya akurat," ujar dia.

Dia berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memberi tenggat waktu tujuh hari untuk Kementerian Sosial memperbaikinya. Perbaikan itu dilakukan dengan verifikasi dan validasi ulang di lapangan.●