DPR Desak Desak Evaluasi Prosedur Keselamatan Karhutla Usai Lima Petugas dan Relawan Tewas di Bromo - Tribunnews

By - Dunia Berita • 10/22/2026 05:27:00 AM

Ringkasan Berita:
Daniel Johan mendesak pemerintah mengevaluasi prosedur keselamatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap operasi pemadaman memperhatikan keselamatan personel, terutama ketika menghadapi medan terjal
Insiden tersebut terjadi di lereng Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendesak pemerintah mengevaluasi prosedur keselamatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul tewasnya lima petugas dan relawan saat berupaya memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Daniel mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap operasi pemadaman memperhatikan keselamatan personel, terutama ketika menghadapi medan terjal, vegetasi kering, serta perubahan arah dan kecepatan angin yang dapat mempercepat penyebaran api.

“Kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya lima orang dalam upaya pemadaman karhutla di Bromo. Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan petugas dan relawan di garda terdepan tidak boleh diabaikan,” ujar Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Insiden tersebut terjadi di lereng Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (15/10/2026).

Berdasarkan kronologi yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, titik api terpantau sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 10.20 WIB, personel gabungan dari Balai Besar TNBTS dan relawan yang berasal dari karyawan hotel bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

Situasi memburuk sekitar pukul 13.30 WIB ketika angin kencang membuat api membesar dan sejumlah personel terjebak di tengah kobaran api serta kepulan asap pekat.

Dalam proses evakuasi, enam orang ditemukan menjadi korban, dengan tiga orang meninggal dunia di lokasi dan tiga lainnya mengalami luka bakar.

Jumlah korban meninggal kemudian bertambah menjadi lima orang. Dua korban yang semula menjalani perawatan intensif akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar yang diderita.

Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi petugas dan relawan ketika melakukan pemadaman di kawasan dengan kondisi medan yang sulit dijangkau.

Daniel menegaskan, operasi pemadaman tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan penanganan api. Menurut dia, setiap pengerahan personel harus didahului penilaian risiko yang mempertimbangkan kondisi medan, arah angin, potensi perubahan perilaku api, serta kemungkinan terputusnya jalur evakuasi.

“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa cepat api dipadamkan. Setiap operasi harus didahului pemetaan risiko, pemantauan arah angin, penentuan jalur evakuasi, serta sistem komunikasi darurat,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah memastikan adanya prosedur penghentian operasi atau penarikan personel apabila kondisi lapangan sudah berada di luar batas aman. Keputusan tersebut, menurut dia, perlu didukung komando lapangan yang jelas dan komunikasi yang dapat diandalkan agar petugas tidak terjebak ketika api berubah arah atau meluas secara tiba-tiba.

Selain prosedur operasional, legislator PKB itu meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar bagi petugas dan relawan. Perlengkapan tersebut antara lain pakaian pelindung kebakaran, helm, pelindung pernapasan yang sesuai dengan risiko paparan, serta alat komunikasi untuk koordinasi dan keadaan darurat.

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan untuk mengenali tanda bahaya, membaca perubahan kondisi kebakaran, dan melakukan evakuasi darurat ketika situasi di lapangan memburuk.

“Penyediaan APD tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus memenuhi standar keselamatan. Seluruh personel di lapangan juga wajib mendapat pelatihan pengenalan tanda bahaya dan teknik evakuasi darurat,” kata Daniel.

Menurut Daniel, kesiapan logistik dan dukungan medis juga perlu dipastikan sebelum personel diterjunkan ke lokasi kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk proses evakuasi.

Ia menilai, operasi pemadaman harus disertai rencana penanganan korban, ketersediaan perlengkapan pertolongan pertama, jalur rujukan medis, serta sarana evakuasi yang disesuaikan dengan karakteristik medan.

“Kebutuhan dasar petugas dan relawan selama menjalankan operasi pemadaman harus dipenuhi secara terencana. Ketersediaan logistik dan sarana pertolongan pertama harus dipastikan sebelum personel diterjunkan ke lokasi,” ucapnya.

Minta Investigasi Menyeluruh

Daniel turut mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kejadian dan mengevaluasi penerapan prosedur keselamatan selama operasi pemadaman. Ia meminta hasil investigasi menjadi dasar perbaikan sistem penanganan karhutla, termasuk pembagian tanggung jawab, standar pengerahan relawan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam situasi darurat.

Menurut dia, evaluasi tidak boleh berhenti pada identifikasi penyebab kebakaran, tetapi juga harus menelaah apakah penilaian risiko, perlengkapan keselamatan, pengawasan lapangan, dan jalur evakuasi telah disiapkan secara memadai.

Di sisi lain, Daniel meminta pemerintah memastikan keluarga korban mendapatkan santunan serta dukungan yang layak sesuai ketentuan, termasuk pendampingan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya maupun dukungan terhadap korban yang masih menjalani pemulihan.

“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengetahui kecukupan prosedur keselamatan di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan sistem sekaligus memastikan keluarga korban memperoleh perhatian dan dukungan yang layak,” tutur politikus PKB tersebut.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat atas risiko penanganan kebakaran di kawasan konservasi. Dalam laporan pada 17 Oktober 2026, BPBD Kabupaten Probolinggo menyebut kebakaran di Pusung Lingker kembali menyala setelah sebelumnya berhasil dipadamkan. Vegetasi kering dan angin kencang turut memperbesar risiko penyebaran api, sementara kemiringan lereng dan keterbatasan akses menyulitkan pemadaman secara langsung.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla di kawasan pegunungan membutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan pengerahan personel, tetapi juga pemantauan kondisi lapangan, penentuan metode pemadaman yang sesuai, serta kesiapan untuk menarik tim ketika risiko terhadap keselamatan manusia meningkat.

Daniel menegaskan, evaluasi harus menjadi dasar perbaikan sistem mitigasi risiko dan penanganan karhutla, termasuk penetapan batas aman operasi pemadaman ketika cuaca dan kondisi medan membahayakan personel.

“Pengorbanan para pejuang lingkungan ini sangat mulia, tetapi nyawa manusia adalah yang utama. Kita harus memperbaiki seluruh sistem mitigasi risiko agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang,” kata Daniel.