Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.

Tribunnews/Taufik Ismail

KARHUTLA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto usai Sidang Kabinet Paripurna Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Ringkasan Berita:

• Tiga tersangka Karhutla berstatus korporasi asing atau penanaman modal asing
• Suyudi memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi dalam kasus Karhutla menjadi fokus pemerintah
• 98 laporan polisi terkait tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dari jumlah tersangka tersebut, tiga di antaranya berstatus korporasi asing atau penanaman modal asing (PMA).

“Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses,” kata Suyudi usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Suyudi mengatakan tiga korporasi asing tersebut masih dalam penanganan.

Hanya saja ia tidak mau menjelaskan sejauh mana penanganan yang telah dilakukan.

“Nanti akan dijelaskan,” ujarnya.

Suyudi memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi dalam kasus Karhutla menjadi fokus pemerintah.

Baca juga: DPR Desak Desak Evaluasi Prosedur Keselamatan Karhutla Usai Lima Petugas dan Relawan Tewas di Bromo

Salah satu arahan Presiden dalam SKP adakah penegakan hukum Karhutla.

Suyudi memastikan bahwa tidak ada kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam kasus Karhutla. Termasuk yang melibatkan korporasi.

“Enggak ada, enggak ada tantangan,” ucapnya.

98 Laporan Polisi

98 laporan polisi terkait tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan.

Sementara untuk pelaku perseorangan terdapat 278 laporan ke polisi dan 232 orang jadi tersangka.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri mengakui dalam penegakan hukum kasus karhutla yang melibatkan korporasi harus dilakukan secara hati-hati.

Baca juga: Ada 314.124 Kasus ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla, 70.890 Dialami Balita

"Ini kan menyangkut legal standing, perlu dibuktikan secara jelas dan tepat," katanya.

Menurut Thomas, penyidik dalam hal ini ketika menangani korporasi yang terlibat karhutla harus melihat bagaimana infrastruktur korporasi tersebut, kemudian sarana dan prasarananya, simulasi dan mitigasi jika terjadi kebakaran, mesin pompa air, program pelatihan, patroli hutan dll.

"Jadi banyak hal yang harus didalami dan dicek. Ini dilakukan tahap demi tahap dan perlu kita cari bukti juga," kata Thomas.

Diketahui berdasarkan laporan per 20 Oktober 2026, sebaran titik api di enam provinsi di antaranya:

• Kalimantan Tengah 105 spot
• Sumatera Selatan 75 spot
• Jambi 33 spot
• Kalimantan Selatan 23 spot
• Kalimantan Barat 8 spot
• Riau 4 spot

Total lahan dan hutan yang terbakar yakni 1024,33 ha. Yang telah padam 454, 25 ha, yang belum padam 570,08 ha.