Selain Presiden Prabowo, 35 Kepala Negara Juga Pernah Jadi Target Penyadapan - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kembali pada kasus serupa yang pernah mengguncang hubungan diplomatik sejumlah negara.

Pada 2013, dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat (AS), Edward Snowden, mengungkap bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) pernah memantau komunikasi telepon 35 pemimpin dunia.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa NSA memperoleh ratusan nomor telepon dari seorang pejabat pemerintah AS untuk dijadikan sasaran pengawasan intelijen.

Baca juga: Bicara Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Desak Prabowo Padamkan Karhutla

Dilansir dari The Guardian, Jumat (25/10/2013), pengungkapan itu memicu kontroversi internasional karena muncul ketika pemerintah AS juga menghadapi tuduhan menyadap telepon Kanselir Jerman Angela Merkel.

Sementara itu, dalam perkembangan terbaru di Indonesia, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada Selasa (3/11/2026).

Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026 tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Baca juga: Dipecat Perusahaan, Mantan Karyawan Hapus 96 Database AS

Selain Presiden Prabowo, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, wartawan, aktivis, dan pengusaha.

NSA pernah pantau komunikasi 35 pemimpin dunia

Kasus penyadapan terhadap pemimpin dunia terungkap setelah Snowden membocorkan dokumen rahasia NSA kepada The Guardian pada 2013.

Salah satu dokumen tersebut merupakan memo internal NSA yang dibuat pada Oktober 2006, ketika AS masih dipimpin Presiden George W Bush.

Baca juga: FBI Ungkap Terduga Dalang Aksi Pencurian Kripto Terbesar Binance

Memo berjudul Customers Can Help SID Obtain Targetable Phone Numbers itu ditujukan kepada staf Direktorat Intelijen Sinyal NSA.

Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana pejabat pemerintah AS dapat membantu badan intelijen memperoleh nomor telepon para pemimpin asing.

Dalam salah satu kasus, seorang pejabat AS yang tidak disebutkan identitasnya menyerahkan sekitar 200 nomor telepon kepada NSA.

Baca juga: FBI Tuding Korut Dalang Pembobolan Binance, Adik Kim Jong-un Bantah

Nomor-nomor tersebut mencakup kontak 35 pemimpin dunia yang kemudian dijadikan sasaran pemantauan.

"Dalam satu kasus baru-baru ini, seorang pejabat AS memberikan kepada NSA 200 nomor telepon milik 35 pemimpin dunia," demikian isi memo tersebut.

NSA kemudian menemukan 43 nomor telepon yang sebelumnya belum diketahui oleh badan intelijen tersebut.

Baca juga: Daftar Perangkat yang Disita Bareskrim Polri dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Nomor-nomor itu, bersama beberapa kontak lainnya, dimasukkan ke dalam sistem pengawasan.

Meski demikian, dokumen yang dibocorkan Snowden tidak mengungkap identitas ke-35 pemimpin dunia tersebut.

Pejabat AS diminta menyerahkan daftar kontak

Memo NSA juga memperlihatkan bahwa badan intelijen tersebut mendorong pejabat senior pemerintah AS untuk membagikan daftar kontak pribadi mereka.

Baca juga: Gonjang-ganjing Penetapan Tersangka Listyo Sigit dan 2 Jenderal Lain karena Sadap Prabowo

Pejabat yang dimaksud berasal dari berbagai lembaga pemerintahan, termasuk Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon.

Daftar kontak tersebut dikenal dengan istilah Rolodex, yang berisi nomor telepon atau informasi komunikasi orang-orang yang dikenal pejabat pemerintah.

Menurut dokumen NSA, daftar tersebut dapat memuat nomor telepon langsung, telepon rumah, telepon seluler, hingga nomor faks milik pemimpin politik dan militer asing.

Baca juga: Mengenal LIMS, Sistem yang Dipakai untuk Menyadap Telepon Presiden RI

NSA kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mencari sasaran pengawasan baru.

Namun, memo internal itu juga mengakui bahwa pemantauan komunikasi para pemimpin tersebut hanya menghasilkan sedikit informasi intelijen yang dapat dilaporkan.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai manfaat penyadapan dibandingkan dengan risiko kerusakan hubungan diplomatik jika aktivitas tersebut terungkap.

Baca juga: Bukan Hanya Prabowo, SBY hingga Macron Pernah Jadi Target Penyadapan

Angela Merkel pernah tuduh AS sadap teleponnya

Salah satu kontroversi terbesar mengenai praktik penyadapan NSA muncul ketika Kanselir Jerman Angela Merkel menuduh AS memantau komunikasi telepon selulernya.

Tuduhan itu disampaikan pada Oktober 2013, setelah muncul informasi bahwa nomor telepon Merkel tercantum dalam dokumen pemerintah AS.

Merkel mengecam dugaan penyadapan tersebut karena dinilai merusak kepercayaan antara negara-negara sekutu.

Baca juga: 5 Cara Telepon Presiden Disadap, dari Pegasus hingga Operasi Intelijen

"Kita harus memiliki kepercayaan terhadap sekutu dan mitra kita, dan kepercayaan itu sekarang harus dibangun kembali," kata Merkel ketika menghadiri pertemuan Uni Eropa di Brussels.

"Saya tegaskan kembali bahwa memata-matai sesama sahabat sama sekali tidak dapat diterima terhadap siapa pun, dan itu berlaku bagi setiap warga negara Jerman," lanjutnya.

Gedung Putih kemudian menyatakan bahwa pemerintah AS tidak sedang memantau komunikasi Merkel dan tidak akan melakukannya pada masa mendatang.

Baca juga: AS Diam-diam Mulai Dekati Myanmar, Lirik Mineral Tanah Jarang

Namun, pernyataan tersebut tidak secara tegas membantah kemungkinan bahwa penyadapan pernah dilakukan sebelumnya.

Merkel juga dilaporkan meminta Presiden AS saat itu, Barack Obama, memperjelas dasar hukum kegiatan pengawasan intelijen antara kedua negara.

Perlu dicatat bahwa dokumen mengenai 35 pemimpin dunia tidak menyebut nama mereka, sehingga tidak dapat dipastikan dari dokumen tersebut apakah Merkel termasuk salah satunya.

Baca juga: Terungkap Jaringan Rahasia Iran, 5.000 Lembaga Bantu Pasok Senjata di Tengah Blokade AS

Skandal penyadapan juga memicu ketegangan dengan Perancis

Kontroversi penyadapan NSA tidak hanya melibatkan Jerman.

Pada Oktober 2013, surat kabar Perancis Le Monde melaporkan bahwa NSA mengakses lebih dari 70 juta catatan komunikasi telepon warga Perancis dalam periode 30 hari.

Laporan tersebut mendorong Obama menghubungi Presiden Perancis François Hollande untuk membahas persoalan pengawasan intelijen.

Baca juga: Bukan untuk Negara, Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Diduga Bermotif Politik

Sementara itu, majalah Jerman Der Spiegel juga mengungkap dugaan aktivitas NSA yang menyasar kantor serta komunikasi pejabat senior Uni Eropa.

Rangkaian pengungkapan itu memicu kritik dari sejumlah negara Eropa terhadap praktik pengawasan intelijen AS.

Parlemen Eropa bahkan mendukung penangguhan perjanjian pertukaran data perbankan dengan AS setelah muncul laporan mengenai pemantauan sistem transfer keuangan internasional SWIFT.

Baca juga: Siapa Saja yang Disadap Listyo Sigit Selain Prabowo? Ini Daftarnya

Juru bicara Gedung Putih saat itu, Jay Carney, mengakui bahwa pengungkapan aktivitas NSA menyebabkan ketegangan diplomatik.

"Pengungkapan mengenai NSA jelas telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan kami dengan sejumlah negara, dan kami menanganinya melalui jalur diplomatik," kata Carney.

Ia mengatakan hubungan dengan negara-negara tersebut tetap penting bagi kepentingan ekonomi maupun keamanan AS.

Kasus penyadapan Prabowo masih diselidiki

Lebih dari satu dekade setelah skandal NSA, dugaan penyadapan terhadap pemimpin negara kembali menjadi perhatian melalui kasus yang sedang ditangani kepolisian Indonesia.

Bareskrim Polri menduga Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya terlibat dalam penyadapan menggunakan sistem kepolisian tanpa prosedur yang sah.

Baca juga: Media Singapura dan Malaysia Soroti Penangkapan Listyo Sigit Terkait Dugaan Penyadapan Prabowo

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Hingga 3 November, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Meski sama-sama menyangkut dugaan pengawasan komunikasi pemimpin negara, kasus NSA dan perkara yang sedang ditangani Bareskrim merupakan dua peristiwa berbeda dan tidak memiliki hubungan yang diketahui.

Baca juga: Polri Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Tersangka karena Sadap Prabowo

Kasus NSA terungkap melalui dokumen intelijen AS yang dibocorkan pada 2013, sedangkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih menjalani proses penyidikan.

Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka dalam kasus Indonesia bersalah.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.