Sri Mulyani: APBN 2024 Fokus Turunkan Kemiskinan dan Stunting
Garry Talentedo Kesawa Selasa, 21 Februari 2023 - 15:40 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Humas Kemenkeu)
LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah akan fokus pada program-program prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Ada enam program prioritas yang dicanangkan di periode terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 di Kantor Presiden, Jakarta.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma’ruf Amin. Oleh karena itu berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus didalam pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (21/2/2023).
Baca Juga: Indonesia Kirim 140 Ton Bantuan Logistik ke Turki dan Suriah
Menkeu memaparkan, dua fokus jangka pendek yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Sri Mulyani menuturkan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan tahun 2024.
"Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata Menkeu.
Sedangkan untuk penurunan stunting, lanjut Menkeu, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada kepala daerah untuk menurunkan stunting hingga 3 persen.
"Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya, effort yang tambahan yang keras, dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan," ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Bantu Pemulihan Pengusaha Mikro, PPP Fasilitasi UMKM Jualan di Gedung DPR
Selain itu, Menkeu memastikan pemerintah akan memperkuat dukungan dalam meningkatkan investasi tahun 2023 dan 2024. Hal ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai.
"Sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah," lanjut Menkeu menerangkan.
Upaya pemerintah selanjutnya adalah menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri. Mulai dari tax holiday super deduction untuk riset, vokasi, dan juga tax allowance.
"Ini dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan," ucap Menkeu.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Naik dan Merata
Kemudian, pemerintah akan berfokus pada infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan competitiveness dari perekonomian Indonesia. Dengan landasan tersebut, maka anggaran untuk tahun depan akan terus dijaga.
"Di satu sisi, pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin, namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0," tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Hal tersebut agar perekonomian tetap tumbuh baik seperti tahun 2022 kemarin dengan angka di atas 5 persen.
"Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022 (5,3 persen). Momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024," tutur Menkeu.
Baca Juga:
Tak Ada Resesi, 2023 Momentum Ekonomi Indonesia Bangkit
Sri Mulyani Optimis Indonesia Tak Masuk Negara Resesi di 2023
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 di Kantor Presiden, Jakarta.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma’ruf Amin. Oleh karena itu berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus didalam pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (21/2/2023).
Baca Juga: Indonesia Kirim 140 Ton Bantuan Logistik ke Turki dan Suriah
Menkeu memaparkan, dua fokus jangka pendek yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Sri Mulyani menuturkan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan tahun 2024.
"Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata Menkeu.
Sedangkan untuk penurunan stunting, lanjut Menkeu, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada kepala daerah untuk menurunkan stunting hingga 3 persen.
"Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya, effort yang tambahan yang keras, dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan," ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Bantu Pemulihan Pengusaha Mikro, PPP Fasilitasi UMKM Jualan di Gedung DPR
Selain itu, Menkeu memastikan pemerintah akan memperkuat dukungan dalam meningkatkan investasi tahun 2023 dan 2024. Hal ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai.
"Sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah," lanjut Menkeu menerangkan.
Upaya pemerintah selanjutnya adalah menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri. Mulai dari tax holiday super deduction untuk riset, vokasi, dan juga tax allowance.
"Ini dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan," ucap Menkeu.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Naik dan Merata
Kemudian, pemerintah akan berfokus pada infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan competitiveness dari perekonomian Indonesia. Dengan landasan tersebut, maka anggaran untuk tahun depan akan terus dijaga.
"Di satu sisi, pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin, namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0," tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Hal tersebut agar perekonomian tetap tumbuh baik seperti tahun 2022 kemarin dengan angka di atas 5 persen.
"Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022 (5,3 persen). Momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024," tutur Menkeu.
Baca Juga:
Tak Ada Resesi, 2023 Momentum Ekonomi Indonesia Bangkit
Sri Mulyani Optimis Indonesia Tak Masuk Negara Resesi di 2023
(gar)
Bagikan Artikel Ini :
Dapatkan Update berita LANGIT7.ID
melalui notifikasi browser Anda.
melalui notifikasi browser Anda.
TOPIK TERKAIT
[Category Opsiin, Media Informasi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar