Whistleblowing System Kemenkeu Dipertanyakan - akurat - Opsiin

Informasi Pilihanku

powered by Surfing Waves
(Baca Post Terbaru) RI Bakal Impor LNG dari AS untuk Seimbangkan Perdagangan dengan Trump | kumparan   (Baca Post Terbaru) Iran Tahan 2 Warga Prancis Lebih dari 3 Tahun, Didakwa Jadi Mata-mata Mossad | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Pramono: Indeks Kemacetan Jakarta Menurun - Kompas   (Baca Post Terbaru) Horor! 383 Mayat Manusia Ditemukan di Dekat Perbatasan AS-Meksiko | Sindonews   (Baca Post Terbaru) #NewsFlash: Berita Populer Palangka Raya, Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan Diikuti Pelaku UMKM Sukses - Tribunkalteng.com   (Baca Post Terbaru) Xi Jinping dan Putin Absen KTT BRICS 2025 di Brasil, Ada Apa? | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Evakuasi WN Brasil Juliana Marins, Agam Rinjani Dkk Dapat Penghargaan dari Pemerintah | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Hari Ini Mulai Diterapkan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Brasil dan Turki | Sindonews   (Baca Post Terbaru) Keluarga Juliana Marins Disebut Bakal Tuntut Pemerintah, Menhut: Kita Pertanggungjawabkan! | Sindonews   (Baca Post Terbaru) 30 Penumpang KMP Tunu yang Tenggelam di Selat Bali Belum Ditemukan, Basarnas Manfaatkan Golden Time - Sindonews  
demo-image

Whistleblowing System Kemenkeu Dipertanyakan - akurat

Share This
Responsive Ads Here

 

Whistleblowing System Kemenkeu Dipertanyakan

Geger transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu bukan persoalan remeh. Mekanisme whistleblowing system dipertanyakan.

By Erwin C. Sihombing

Kantor Kemenkeu

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memastikan memiliki mekanisme sistem pengaduan kejahatan (whistleblowing system) buntut adanya transaksi tak wajar pegawai dengan angka fantastis Rp 300 triliun.

Langkah ini dianggap tepat untuk mengurai persoalan yang menunjukkan adanya persoalan serius pada lingkungan Kemenkeu khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, data yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD tak bisa dianggap enteng. Bukan hanya angkanya yang menggegerkan tetapi laporan transaksi mencurigakan tersebut sudah dilaporkan sejak 2009.

"Harus dipetakan bagian-bagian yanh basah dan rawan kongkalikong. Di bagian-bagian tersebut dibangun sistem peniup peluit yang efektif,” kata Hendrawan, Kamis (9/3/2023).

Dia mengapresiasi pengungkapan data oleh Mahfud dan mendorong agar dijadikan Kemenkeu untuk melakukan reformasi birokrasi pada sektor-sektor tertentu. Apalagi data ini muncul pada momen pengusutan kekayaan tak wajar eks pejabat pajak, Rafael Alun.

“Ini masukan yang sangat berharga bagi upaya-upaya Kemenkeu melakukan reformasi birokrasi secara mendasar,” ujarnya.[]

Comment Using!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages