Pendanaan Kereta Cepat, DPR Tolak APBN Digadaikan ke Tiongkok - Beritasatu

Pendanaan Kereta Cepat, DPR Tolak APBN Digadaikan ke Tiongkok

Selasa, 18 April 2023 | 10:14 WIB

Yustinus Paat / FMB

Kereta Cepat Jakarta Bandung. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pemerintah agar tidak menyetujui permintaan Tiongkok untuk menjadikan APBN sebagai jaminan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut Lasarus, hal tersebut memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN.

"Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, nah di masa itulah kita berikan skema pengembalian," ujar Lasarus di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Menurut dia, pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan Tiongkok itu. Meskipun, kata dia, di sisi lain, pemerintah juga harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek ini KCJB dijalankan.

Advertisement

"Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia, dan harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang," tanda Politisi PDI-P tersebut.

Lasarus menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah Tiongkok tersebut. "Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal sehingga membuat Tiongkok berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN," pungkas Lasarus

Diketahui, Tiongkok meminta pemerintah Indonesia menjadi APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang diberikan Tiongkok Development Bank sebesar US$560 juta atau Rp 8,3 triliun. Hal ini untuk membiayai cost overrun KCJB yang besarannya setara Rp 17,8 triliun.

Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tidak langsung memenuhi tuntutan pemerintah Tiongkok. Luhut lalu menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

"Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (Tiongkok) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut, Rabu (12/4/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan