Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa terdapat beberapa pejabat daerah di Papua yang "terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya". Namun, pihak kepolisian masih belum memberikan bukti ataupun menyebut nama di balik sosok-sosok itu.
Peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meneliti mengenai konflik di Papua, Cahyo Pamungkas, menilai bahwa jika pernyataan Kapolda Papua tidak bisa dibuktikan, hal itu dapat dijadikan alat stigmatisasi bagi pejabat Papua.
“Kan sebetulnya, kalau [memang] terlibat, ya dibuktikan secara hukum. Keterlibatannya dalam bentuk apa. Tidak menjadi alat stigmatisasi separatis,” kata Cahyo kepada BBC News Indonesia pada Selasa (2/5).
Menurut Cahyo, hal tersebut merupakan taktik represif yang sebelumnya pernah digunakan oleh pihak keamanan untuk menyelesaikan konflik di Papua, yakni menstigmatisasi pejabat Papua.
Oleh karena itu, Cahyo menekankan pejabat daerah memiliki peran penting dalam membuka ruang untuk negosiasi agar konflik dapat diselesaikan dengan damai.
Akhir dari Artikel-artikel yang direkomendasikan
“Mereka seharusnya menjadi mediator. Yang menghubungkan, sehingga terjadi negosiasi dan proses dialog yang di tingkat negosiasi dari level yang paling bawah,” ungkapnya.
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, menyatakan bahwa saat ini pihak Polda Papua belum mengetahui secara detail apakah ada pejabat daerah yang terlibat dengan kelompok.
Namun, jika ditemukan bukti bahwa ada pejabat daerah yang terlibat dengan TPNPB-OPM, maka akan mereka tindaklanjuti.
“Iya memang tidak menyebutkan, hanya disampaikan kalau ada pejabat yang terlibat, dia tidak segan-segan akan menindak hukum.
“Ya mungkin beliau hanya sekadar shock therapy saja,” kata Benny.
Sementara, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom membantah kelompoknya menerima dukungan apapun dari pemerintah daerah maupun pejabat.
“Nol persen tidak itu. Jadi komando nasional, mungkin kelompok lain terima uang. Tapi kami yang tentara komando nasional tentara federasi nasional Papua Barat kami tidak pernah terima orang dari pejabat Papua,” kata Sebby saat dihubungi BBC News Indonesia.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya di Timika, Papua Tengah pada Minggu (30/4), Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa ada beberapa pejabat yang terlibat dengan kelompok TPNPB-OPM yang menyandera pilot Susi Air, Phillip Mehrtens.
Namun, Fakhiri tidak menyebut pejabat yang diduga terlibat atas aksi KKB namun dikatakan jumlahnya lebih dari satu orang.
"Ya ada beberapa pejabat yang terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya," ungkap Fakhiri kepada media pada Minggu (30/4).
Fakhiri melakukan pemeriksaan terkait hal itu. Ia berjanji akan mengambil langkah tegas jika pejabat daerah yang dimaksud terbukti membantu KKB.
"Ini akan kita ambil langkah penegakan hukum," tegasnya.
Menurutnya, kelompok tersebut tidak boleh dibiarkan menebar teror. Pihaknya tidak membenarkan siapapun yang mendukung aksi Egianus Kogoya.
"Kami akan menyasar kepada semua siapa pun, baik masyarakat, para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung aktivitas Egianus Kogoya," ungkap Fakhiri.
Peneliti BRIN, Cahyo Pamungkas, mengatakan bahwa Kapolda perlu memberikan bukti terkait klaim mereka bahwa terdapat pejabat daerah yang terlibat dalam aktivitas TPNPB-OPM. Sebab, jika tidak, maka klaim itu hanya akan menjadi alat stigmatisasi.
“Kalau itu benar, ya harus dibuktikan, Polisi harus membuktikan secara hukum keterlibatan terhadap TPNPB-OPM,” ujar Cahyo kepada BBC News Indonesia pada Selasa (2/5).
Menurut dia, memang tidak bisa dibantah bahwa mungkin sebagian dari anggota-anggota masyarakat yang memiliki cita-cita atau aspirasi yang sama dengan TPNPB-OPM. Namun, hal itu tidak bisa digeneralisir untuk semua kalangan, terutama kalangan pemerintah daerah.
“Memang sekelompok orang Papua ingin merdeka. Cuma apakah itu mendapat dukungan dari kalangan elite ya saya tidak tahu ya,” sebutnya.
Cahyo mengatakan bahwa tuduhan semacam itu memang merupakan upaya ‘represif’ yang kerap kali digunakan oleh aparat keamanan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Hal tersebut, sambungnya, pernah digunakan pada zaman Orde Baru terhadap masyarakat Papua untuk memojokkan pihak-pihak yang dianggap kritis terhadap pemerintah.
“Itu dulu, kalau sekarang [disebutnya] pendukung KKB. Itu mengulangi stigmatisasi itu. Mengulangi cara-cara yang represif pihak keamanan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dan itu juga tidak pernah berhasil. Dari dulu sudah ada,” jelas Cahyo.
Oleh karena itu, menurut Cahyo, pihak aparat seharusnya mengungkapkan segera bila mereka memiliki bukti terdapat keterlibatan pejabat dalam aktivitas TPNPB-OPM.
“Kalau mereka punya bukti misalnya dukungan terhadap Egianus Kogoya ya, buktinya mana? Masih proses. Kalau tidak ada bukti ya harus dituntut di pengadilan, dibuktikan kesalahannya apa,” katanya.
Baca juga:
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan bahwa kelompoknya sama sekali tidak menerima dukungan dalam bentuk apapun dari pemerintah maupun pejabat Papua.
“Pernyataan dia itu tidak benar. Dia akan bilang kepala-kepala desa mendukung OPM beli senjata, dia pernah bilang. Tetapi dia tidak pernah memberikan pembuktiannya.
“Mungkin kelompok lain terima uang. Tapi kami yang tentara komando nasional tentara federasi nasional Papua Barat kami tidak pernah terima orang dari pejabat Papua,” ungkap Sebby kepada BBC News Indonesia.
Ia menekankan bahwa TPNPB-OPM merupakan kelompok yang membeli senjata sendiri dan membiayai diri sendiri tanpa adanya aliran dana dari pihak pemerintah daerah.
“Kalau ada pun mereka akan bantu orang lain. Tapi kalau kami, kelompok ini tidak ada. TPNPB Komando Nasional kami tidak ada sama sekali, nol,” kata Sebby.
Kabid Humas Polda Papua, Benny Ady Prabowo, mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti siapa tokoh-tokoh yang dimaksud oleh Kapolda.
”Yang jelas enggak tahu siapa ini. Siapa pejabatnya, atau terlibat bagaimana. Tidak tahu. Ya memang, beliau menyebutkan seperti itu. Tapi tidak menyebutkan [nama],” kata Benny.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tersebut mungkin merupakan bentuk shock therapy bagi pejabat yang mungkin terlibat.
”Kapolda memberikan ultimatum pada pejabat-pejabat yang ada kaitannya dengan penyanderaan itu, karena ini sudah benar-benar sampai tiga bulan. Jika ini ada yang bermain di belakang, ya dia tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan hukum,” ujar Benny.
Baca juga:
Peneliti isu Papua dari BRIN, Cahyo Pamungkas mengatakan bahwa pejabat daerah, khususnya bupati maupun anggota DPRD, dapat memegang peran penting dalam penyelesaian konflik antara TPNPB-OPM dengan aparat keamanan dan pemerintah pusat.
“Mereka seharusnya menjadi mediator. Yang menghubungkan, sehingga terjadi negosiasi dan proses dialog yang di tingkat negosiasi dari level yang paling bawah [masyarakat],” kata Cahyo.
Ia berharap bahwa pemerintah daerah dapat membantu membuka ruang dialog untuk konflik tersebut supaya operasi militer dan tembak-menembak di daerah tersebut dapat berhenti.
Meskipun menurut pengamatannya, penyelesaian konflik berpotensi berakhir dengan kekerasan seperti kasus Tim Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera oleh kelompok yang dipimpin Kelly Kwalik, ia masih yakin ada ruang untuk negosiasi.
”Seharusnya dia itu menjadi ruang ya, memainkan peran sebagai mediator, sebagai negosiator dalam negosiasi antara para pihak yang berkonflik. Sebetulnya itu perannya, melindungi masyarakat sipil. Jadi tujuannya melindungi masyarakat sipil. Memberikan pelayanan pada masyarakat sipil.
“Dia seharusnya bisa membuka ruang dialog antara kedua belah pihak, kalau masih mau berdialog,” ungkap Cahyo.
Komentar
Posting Komentar