Ombudsman Sebut Bappebti Maladministrasi Pengurusan IUBB

Jumat, 19 Mei 2023 | 14:34 WIB

Bella Evangelista / FER

Anggota Ombusdman Yeka Hendra Fatika (kiri) bersama Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman, Yustus Maturbongs (kanan), memberikan keterangan terkait laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI terkait Izin Usaha Bursa Berjangka, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Ombudsman memberikan keterangan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam proses pengajuan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB) PT Digital Futures Exchange (PT DFX). (B Universe Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, kembali menjelaskan temuan maladministrasi yang dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam pengurusan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB).

Yeka memaparkan lebih dalam mengenai 3 maladministrasi yang dilakukan oleh Bappebti yaitu penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.

"Terkait penundaan berlarut, Bappebti terbukti melakukan penundaan berlarut dalam menanggapi dan merespons surat-surat dan atau dokumen terkait IUBB yang diajukan oleh PT Digital Futures Exchange (DFX). Lalu, Bappebti juga telah melakukan penundaan berlarut dalam penyampaian hasil fit and proper test calon Direktur Utama PT DFX, serta melakukan penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas rancangan kontrak berjangka yang diajukan oleh PT DFX," ujar Yeka, Rabu (17/5/2023).

Selain itu, kata Yeka, Bappebti melakukan penyimpangan prosedur dalam proses cek fisik sarana dan prasarana PT DFX karena tidak menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) di hari pemeriksaan dan justru menyerahkan lembar kosong untuk diisi sendiri oleh PT DFX.

Terhadap DFX, Bappebti juga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan persyaratan tambahan berupa Hak Ases Viewing dan memberikan persyaratan tambahan kepada PT Digital Future Exchange untuk melakukan simulasi perdagangan dengan akun real dan perdagangan dengan sistem ISO 27001.

Berdasarkan temuan maladministrasi tersebut, Ombudsman telah memberikan 3 tindakan korektif kepada Bappebti dan 4 tindakan korektif kepada Menteri Perdagangan (Mendag), yang harus dilakukan dalam batas waktu 30 hari kerja.

Namun hingga batas waktu habis pada 10 Mei 2023, tidak ada satupun tindakan korektif yang dijalankan Bappebti.