Bahlil: Hingga Langit Runtuh Pun, Indonesia Tetap Akan Lakukan Hilirisasi
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, tidak sepakat dengan rekomendasi lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengenai hilirisasi. Pemerintah tetap akan melanjutkan program hilirisasi.
"Banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak sesuai dengan kondisi negara kita. Saya ingin katakan bahwa langit mau runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (30/6/2023).
BACA JUGA
IMF melalui Article IV Consultation meminta Indonesia untuk mempertimbangkan potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan hilirisasi. Beberapa hal yang akan terdampak oleh hilirisasi termasuk investasi asing, penerimaan negara, dan dampak kerugian bagi negara lain.
IMF menilai langkah hilirisasi Indonesia akan mengganggu persaingan usaha dengan negara lain dan meminta Indonesia untuk secara bertahap menghapus pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain.
Bahlil menyatakan, jika melihat pengalaman beberapa negara, hilirisasi merupakan bagian dari perjalanan negara berkembang menjadi negara maju. Sebagai contoh, di Inggris, pada abad ke-16, mereka melarang ekspor wol sehingga dapat mengembangkan industri wol dan bahan baku tekstil pada abad ke-17. Begitu pula dengan Finlandia yang pada tahun 1986 menerapkan kebijakan investasi asing tidak lebih dari 20%. Setelah itu, Finlandia naik kelas menjadi negara maju.
“Apakah Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka? Apa kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita dengar sebagian. Sebagian arahan IMF masih bagus lah, yang tidak bagusnya saya tidak setuju,” tutur Bahlil.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Bahlil juga mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman bersama IMF terkait krisis ekonomi tahun 1998. Saat itu, IMF memberikan arahan yang meliputi penutupan industri, pengurangan bantuan sosial, dan peningkatan suku bunga kredit. Hal ini justru membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk setelah terkena dampak krisis tahun 1998.
“Menurut saya, ini menyangkut wibawa negara, kedaulatan negara, dan dia sudah pernah menjadikan kita sebagai pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita ikuti dokter yang sudah jadikan kita dari ruang rawat inap lalu dimasukan ke ICU. Sakit yang harusnya engga perlu operasi total malah dia operasi total,“ tuturnya.
BACA JUGA
Bahlil menyampaikan, pelarangan ekspor bahan mentah nikel merupakan langkah pemerintah untuk melakukan hilirisasi komoditas ekspor.
"Jika ada yang mengatakan hilirisasi sebagai tindakan merugikan negara, kita perlu mempertanyakan alasan di balik pernyataan tersebut, termasuk di dalam negeri. Sebagai mantan aktivis, saya merasa terganggu ketika kedaulatan bangsa diganggu oleh siapapun. Ini harus kita lawan," ucap Bahlil.
Melalui hilirisasi, lanjut Bahlil, kinerja ekspor di Indonesia justru meningkat. Neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada tahun 2017-2018, ekspor nikel hanya sebesar US$ 3,3 miliar. Namun, setelah diberlakukan pelarangan ekspor bahan mentah nikel, ekspor nikel secara perlahan pulih. Bahkan, pada tahun 2022, nilai ekspor dari hasil hilirisasi nikel mencapai US$ 30 miliar. Sebelumnya, Indonesia memiliki defisit perdagangan dengan Tiongkok. Pada periode 2016-2017, defisit tersebut mencapai US$ 18,4 miliar.
"Akibat hilirisasi, ekspor kita telah meningkat. Kami tidak lagi hanya menjual komoditas mentah, tetapi juga produk setengah jadi dan barang jadi. Pada tahun 2022, defisit dengan Tiongkok hanya US$ 1,8 miliar, dan pada kuartal I 2023, kami telah mencatat surplus sebesar US$ 1,1 miliar," ucap Bahlil.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar