KPK Sebut 155 Bos BUMN Belum Lapor LHKPN, Erick Thohir: Ada yang Diumpetin? - inews

 

KPK Sebut 155 Bos BUMN Belum Lapor LHKPN, Erick Thohir: Ada yang Diumpetin?

inews.id

July 25, 2023

Menteri BUMN Erick Thohir Bakal Cek 155 Bos BUMN yang Belum Lapor LHKPN

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 155 Direksi dan Komisaris BUMN belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Hal ini berdasarkan laporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Merespons hal itu, Menteri BUMN, Erick Thohir akan memeriksa nama-nama pejabat yang dimaksud. Ia pun memuji kinerja KPK yang menemukan hal tersebut.

"Kita lagi cek, justru kalau kita ngecek diri sendiri kayaknya benar terus, cuma KPK yang ngecek lebih mantap kayaknya," ucap Erick saat ditemui wartawan, ditulis Rabu Rabu (26/7/2023).

Tak hanya itu, Erick juga akan menindak tegas enam BUMN yang mencatatkan tingkat kepatuhan LHKPN di bawah 60 persen. Karena di bawah 60 persen, Komisi Antirasuah memasukkan keenam perusahaan ke daftar LHKPN terburuk.

BUMN yang dimaksud di antaranya adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Boma Bisma Indra (BBI), dan PT Indah Karya.

Dia menyesalkan direksi keenam perusahaan pelat merah itu tidak patuh pada kebijakan pemerintah, padahal laporan LHKPN diwajibkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk mengusung asas transparansi dan akuntabilitas.

Editor : Puti Aini Yasmin

Follow Berita iNews di Google News

Atas pelanggaran itu, Erick segara menindaklanjutinya. Dia sudah meminta sekretaris dan deputi-nya untuk memproses perkara yang dimaksud.

"Saya sangat sesali karena walaupun dari KPK sudah bicara 99,5 persen melapor, tapi ada beberapa BUMN, 6 kalau tidak salah. Ya akan saya tindaklanjuti, saya sudah bicara ke Sesmen dan Deputi untuk tindak tegas karena ini sebuah hal yang sudah saya wajibkan," tutur dia.

Dia meminta seluruh Dewan Komisaris dan Direksi BUMN agar bersikap transparan. Salah satunya dengan melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN KPK.

Menurutnya, tidak ada hal yang harus disembunyikan selama menjadi petinggi BUMN. Sebab, dirinya pun melakukan laporan tersebut.

"Kalau Menteri-nya saja melapor, masa anak buahnya saja tidak melapor emang ada yang diumpetin?" kata Erick.

Editor : Puti Aini Yasmin

Follow Berita iNews di Google News