Pemerintah Kebut Penerbitan Perpres Koperasi Petani Sawit untuk Dorong Hilirisasi Sektor CPO - inews

 

Pemerintah Kebut Penerbitan Perpres Koperasi Petani Sawit untuk Dorong Hilirisasi Sektor CPO

inews.id

July 10, 2023

Pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang koperasi petani sawit. Melalui regulasi tersebut, maka pemerintah memfasilitasi para koperasi petani sawit untuk mendirikan pabrik sendiri untuk memproduksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) maupun minyak makan merah.

Teten menuturkan, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani swadaya. Sehingga, para petani nantinya bisa memanen dan memproduksi sendiri hasil panen sawit miliknya dan tidak menjualnya dalam bentuk mentah.

"Memang ada keterlambatan, tapi sudah kita antisipasi, mudah mudahan bulan ini bisa kita resmikan pilotingnya, kami sedang siapkan Perpres untuk seluruh koperasi petani sawit bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah," ujar Teten usai penandatanganan kerja sama Kemenkop UKM dan RSPO tentang penguatan dan pengembangan koperasi petani sawit swadaya, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, kebijakan ini juga bagian dari percepatan proses hilirisasi untuk sektor CPO, di samping program hilirisasi mineral yang tengah berlangsung. Sebab, Teten menuturkan, hilirisasi akan berdampak lebih luas, bukan sekedar menyumbang devisa negara, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani sawit swadaya.

"Ini tidak akan mengganggu bisnis besar, karena ini kan tetap pebinis besar bikin minyal goreng, kalau untuk koperasi minyak makan merah, itu target pasarnya justru penduduk di sekitar pabrik, kalau kita sudah hitung, dengan luas 1.000 hektare, bisa memproduksi 10 ton minyak merah perhari, setelah kkta hitung bisa diserap oleh penduduk di dua kecamatan," ucapnya.

Editor : Aditya Pratama

Follow Berita iNews di Google News

Di samping itu, kata Teten, pemerintah juga akan membatasi para korporasi besar intuk menambah luasan lahan sawit. Hal itu bertujuan agar proses hilirisasi bisa dipercepat, karena dengan tidak adanya pembukaan lahan baru, diharapkan mampu mendorong korporasi besar untuk mengolah CPO sehingga tidak menjualnya dalam bentuk barang mentah.

"Kalau ini di hilirisasi memberikan dampak ekonomi yang besar, saat ini membangun CPO dan Minyak goreng, kita mendorong hilirisasi, maka pak Jokowi tidak lagi memberikan izin perluasan kebun untuk sawit, itu untuk mendorong agar tidak memperbesar bisnis dengan memperluas lahan, tapi produksi," kata dia.

"Makanya Pak Presiden ingin mendorong, agar industri besar ini tidak hanya memproduksi CPO dan minyak goreng, masa dari dahulu itu itu saja, pak presiden ingin ada hilirisasinya, selain mineral, termasuk hilirisasi CPO," sambungnya.

Editor : Aditya Pratama

Follow Berita iNews di Google News