DPRD DKI Usul Ganjil Genap Diterapkan 24 Jam Buat Tekan Polusi Udara By CNN Indonesia

 

DPRD DKI Usul Ganjil Genap Diterapkan 24 Jam Buat Tekan Polusi Udara

By CNN Indonesia

cnnindonesia.com

Ilustrasi. Ketua Komisi D DPRD DKI mengevaluasi pelaksanaan 50 persen WFH ASN dan meminta penerapan ganjil genap 24 jam di Jakarta untuk menekan polusi udara. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta penerapan ganjil genap (gage) selama 24 jam guna menekan polusi udara di ibu kota negara RI itu.

Ida mengatakan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta perlu segera dievaluasi. Menurutnya, jika upaya itu tak berpengaruh terhadap polusi udara di Jakarta, maka ganjil genap selama 24 jam nonstop perlu diterapkan.

"Harapan saya Pemda segera untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari ini. Masukan dari saya kalau memang evaluasinya sangat kecil, mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam," kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Ida menilai upaya itu perlu dilakukan lantaran kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta.

"Ini berlaku 24 jam biar memang betul-betul bisa mengurangi karena kita sama-sama mendengar polusi udara terbanyak adalah disumbangkan oleh kendaraan bermotor," ujarnya.

Ida menyebut anggaran untuk penanganan polusi udara Jakarta bisa menggunakan alokasi pos belanja tidak terduga (BTT) sepertu halnya pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan WFH untuk merespons tingkat polusi udara yang tinggi dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

Namun, kebijakan itu tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

Selain itu,  Dishub DKI Jakarta mengklaim kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta efektif menekan angka kemacetan di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pada hari kedua pelaksanaan WFH, Selasa (22/8), volume kendaraan turun sebesar 4,6 persen.

"Kemarin kita sudah melakukan evaluasi itu volume lalu lintas turun. Hari Selasa turun 4,6 persen. Artinya untuk pelaksanaan WFH ini cukup efektif ditinjau dari pengurangan traffic pada 49 titik yang kami pantau," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta.

Namun, Syafrin tak menjelaskan secara detail 49 titik yang dimaksud. Menurutnya, penurunan volume kendaraan itu terhitung sejak pukul 06.00 hingga 22.00 WIB.

"Total, lalu lintas keseharian rata-rata. Dari jam 6 sampai jam 22," jelasnya.

(lna/kid)

Baca Juga