Pemerintah Minta Polisi Usut Paralel Kasus Pemalsuan dan TPPU Panji Gumilang - Tribunnews

 

Pemerintah Minta Polisi Usut Paralel Kasus Pemalsuan dan TPPU Panji Gumilang

By Hasanudin Aco

tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan laporan tindak pidana umum maupun khusus di luar kasus penodaan agama dengan terlapor Panji Gumilang.

Mahfud mengatakan ada banyak laporan yang masuk ke Bareskrim Polri menyoal dugaan keterlibatan Panji Gumilang pada sejumlah kasus pidana umum dan pidana khusus.

Hal ini disampaikan Mahfud usai menggelar rapat bersama Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Kepala PPATK, dan Kabareskrim, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Kamis (3/8/2023).

"Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung," kata Mahfud.

"Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus," kata Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan pidana khusus tersebut seperti pencucian uang atau dugaan korupsi lantaran menyangkut penyalahgunaan dana negara.

Sementara tindak pidana umum yakni berupa pemalsuan, penggelapan, atau pencaplokan.

Mahfud pun mendorong Bareskrim Polri untuk turut mengusut laporan-laporan terhadap Panji Gumilang dilakukan secara paralel bersama dengan kasus penistaan agama yang saat ini tengah berjalan.

"Supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan, karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama, tapi juga ada laporan lain yang bukti - bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan sumber lain dari masyarakat," kata Mahfud.

Laporan Baru Dikirim ke Bareskrim

Sebelumnya Mahfud sudah memberikan laporan baru kepada Polri mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.

Perihal dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, sebanyak 145 dari total 367 rekening yang diduga punya kaitan dengan kegiatan Al-Zaytun dan Panji Gumilang berdasarkan penilaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah dibekukan.

Mahfud menjelaskan tindak pidana dalam konteks pencucian uang meliputi penggelapan, penipuan, pelanggaran aturan yayasan, hingga tindak pidana pencucian uang dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait misalnya penggelapan, penipuan, pelanggaran yayasan, penggunaan dana BOS, yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang," terang Mahfud.

Punya 107 Sertifikat Tanah Pribadi Seluas 806 Ribu Meter Persegi

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) per Selasa (11/7/2023), Panji Gumilang punya sertifikat tanah atas nama pribadi sebanyak 107 sertifikat dengan luas 806 ribu meter persegi.

Didapati pula sertifikat tanah atas nama keluarga dan anak dari Panji Gumilang. Total terdapat 295 bidang tanah yang dikuasai Panji Gumilang dan keluarganya.

Berikut ini data sertifikat tanah yang dimiliki Panji Gumilang dan keluarganya berdasarkan data BPN yang disampaikan Mahfud.

1. Sertifikat hak milik atas nama Abdussalam Raden Panji Gumilang sebanyak 107 sertifikat bidang tanah dengan luas sekira 806.000 m2.

2. Atas nama Farida Al Widad sebanyak 22 bidang tanah seluas 142.500 m2.

3. Atas nama Imam Prawoto atau yang sering disebut Abu Totok sebanyak 35 bidang tanah seluas sekira 89.700 m2.

4. Ahmad Prawira Utomo 9 bidang tanah seluas 159.000 m2.

5. Ikhwan Triyatmo 6 bidang tanah seluas 69.000 m2.

6. Anis Khairunnisa yang diduga istri atau anak Panji Gumilang berdasar riwayat hidup sebanyak 43 bidang tanah seluas 442.000 m2.

7. Atas nama Hakim Prasojo 30 bidang atau 31 sertifikat.

8. Atas nama Sofiyah Al Widad sebanyak 42 bidang dengan luasan 396.000 m2.