Bank Indonesia Sumbang Rp 533,9 M untuk Program Pengentasan Kemiskinan IMF By BeritaSatu

 

Bank Indonesia Sumbang Rp 533,9 M untuk Program Pengentasan Kemiskinan IMF

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

September 25, 2023

Ilustrasi penduduk miskin.

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung program dana moneter internasional (IMF) untuk pengentasan kemiskinan (Poverty Reduction and Growth Trust/PRGT) dengan memberikan kontribusi sebesar 26 juta SDR (special drawing rights) atau setara US$ 34 juta (1 SDR = US$ 1,32) atau sekitar Rp 533,88 miliar.

Kontribusi ini akan dipenuhi dari bunga deposito yang ditempatkan di IMF. Bantuan ini akan diberikan kepada negara berpendapatan rendah, termasuk negara-negara di Afrika dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Laos, Tonga, dan Nepal.

"Kontribusi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk turut berperan dalam meningkatkan resiliensi ekonomi global dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional," kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Kamis (12/10/2023).

BACA JUGA

Dalam acara Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank) ke-61, yang berlangsung di Marakesh, Maroko, pada tanggal 10-15 Oktober 2023, Gubernur BI juga menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi global.

Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa meskipun terjadi pemulihan ekonomi global, pemulihan tersebut masih berlangsung lambat dan tidak merata. Aktivitas global belum mencapai level sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat divergensi pertumbuhan yang semakin meluas di berbagai kawasan, serta banyak tantangan yang muncul, termasuk dampak jangka panjang dari pandemi, perang di Ukraina, dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi.

Gubernur BI juga menyoroti pentingnya upaya mengatasi kondisi global yang terfragmentasi. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti membuka kesempatan investasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi, dan terus mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengembangkan layanan pembayaran lintas batas (cross-border payment) untuk meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Mereka membahas berbagai isu terkait ekonomi global, termasuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Dalam pertemuan ini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral diharapkan akan menyetujui Global Policy Agenda yang bertema "Building Shared Prosperity and Collective Resilience" (Membangun Kemakmuran Bersama dan Ketahanan Bersama). Agenda ini berfokus pada upaya membangun stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global.

Selain itu, G-20 juga akan membahas berbagai tantangan ekonomi yang meliputi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi yang tinggi, beban pembayaran bunga pinjaman negara berpendapatan rendah, serta dampak cuaca ekstrem, hingga risiko dari aset kripto bagi stabilitas makroekonomi dan finansial dan upaya mengatasinya.

Para anggota G-20 berkomitmen untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan, sistem pembayaran lintas batas, dan inklusi keuangan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Perry juga menekankan pentingnya penggunaan bauran kebijakan bank sentral yang komprehensif dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang masih kompleks.

Menurutnya, kebijakan bank sentral tidak boleh hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan, melainkan harus mengkombinasikan berbagai kebijakan, seperti kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan stabilitas nilai tukar.

Baca Juga