JK: PMI Kirim Bantuan Kemanusiaan 26 Ton untuk Palestina – inews - https://bit.ly/49nXETp

By - Opsi Informasi • 11/03/2023 02:59:00 PM

JK: PMI Kirim Bantuan Kemanusiaan 26 Ton untuk Palestina – inews Media Informasi November 03, 2023 at 01:13PM

News
Nasional
Detail Berita

JK: PMI Kirim Bantuan Kemanusiaan 26 Ton untuk Palestina

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memeriksa bantuan kemanusian untuk Palestina. (Foto dok PMI).

JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) memastikan akan mengirimkan bantuan kemanusiaan berjumlah total 26 ton. Bantuan tersebut terdiri atas alat-alat kebersihan dan kesehatan.

Rencananya, bantuan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak di Indonesia itu akan diterbangkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu, (4/11) besok.

Baca Juga

Dubes Palestina: Saya Bangga Indonesia Dukung Kami Tiada Henti

"Kami mengirimkan alat kebersihan untuk keperluan anak, perempuan. Kemudian alat-alat kesehatan seperti masker N95, Masker Respirator, Sarung tangan lateks, Apron untuk tenaga medis, Baby Kit, Hygiene Kit," kata JK dalam keterangan resminya, Jumat (3/11/2023).

"Ini tahap awal, kita juga sudah siapkan bantuan dana tapi itu untuk tahap kedua," imbuhnya.

Baca Juga

Mulia Banget! Petenis Ons Jabeur Sumbangkan Hadiah WTA Finals 2023 untuk Warga Palestina

JK menjelaskan, bantuan tersebut akan diterbangkan ke Kairo, mesir. Di sana, akan bekerja sama dengan bulan sabit merah Mesir dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), sebagai satu-satunya lembaga yang bisa masuk ke daerah Gaza, Palestina.

"Kita berharap, mudah-mudahan proses pengiriman bantuan ini berjalan dengan baik melalui koordinasi dengan lembaga yang telah dipercaya untuk itu," tambah JK.

Baca Juga

Nyalakan Lilin, Aksi Solidaritas di Kedubes Palestina Berlangsung Khidmat

Pada kesempatan sama, Ketua Umum DMI ini juga berharap agar lembaga internasional PBB tegas mengeluarkan rekomendasi agar perang tersebut bisa dihentikan demi kemanusiaan.

"Korban kita ketahui itu lebih banyak masyarakat sipil. Makanya kalau bisa segera dihentikan," katanya.

Baca Juga