Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh penyelenggara Pemilu 2024 agar menghindari kesalahan teknis yang mungkin berdampak politis, sehingga tidak mengganggu stabilitas negara. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada 6.183 peserta dari petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 untuk mempersiapkan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Presiden menekankan pentingnya memperhatikan detail kecil karena kesalahan teknis dapat memiliki implikasi politis yang dapat merembet ke berbagai sektor. Di era digital, presiden memahami tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu dan mendorong agar layanan yang kurang cermat dihindari untuk menjaga legitimasi hasil pemilu.

"Jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat pendukung pemilu harus berfungsi baik, transparan, dan terbuka. Kita harus waspada terhadap potensi peretasan, karena ini dapat memiliki dampak politis yang luas," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut Pemilu 2024 sebagai perintah undang-undang yang penuh tantangan, namun dia menekankan pentingnya menjalankan Pemilu dengan baik melalui tata kelola yang baik dan memastikan kesiapan petugas.

Ketersediaan dan distribusi logistik, serta dukungan terhadap sistem dan teknologi, menjadi perhatian utama Presiden. 

"Jangan sampai ada yang tercecer satu pun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknisnya," ucapnya.

Presiden kembali menyoroti pentingnya menjaga netralitas petugas dari KPU, ASN, TNI-Polri, guna menjamin jalannya pemilu yang adil dan jujur. Dia juga menegaskan perlunya dukungan aparat negara, termasuk TNI dan Polri, untuk membantu penyelenggaraan pemilu, seperti pengiriman logistik ke daerah terpencil.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, dan beberapa perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).