Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan sejumlah praktik politik uang melalui e-money dan e-wallet di masa kampanye Pemilu 2024.

Menurutnya, hal ini bukan termasuk dalam indikasi kasus. Kendati demikian, pihaknya mengaku menemukan peningkatan secara masif dari transaksi keuangan mencurigakan.

“Iya ada (politik uang). Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan terkait dengan pihak-pihak kontestasi yang kita dapatkan namanya (dalam) DCT (daftar calon tetap),” kata Ivan saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Ia melanjutkan, sepanjang pengalaman PPATK dalam pemilu, rekening khusus dana kampanye (RKDK) cenderung bergerak datar. Bahkan, transaksi yang bergerak dari pihak-pihak lainnya.

“Kita bertanya pembiayaan kampanye segala macam dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak. Kita melihat ada potensi orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu seperti itu,” ungkapnya.

Dalam hal ini, PPATK mengaku sudah mengirimkan surat kepada KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut.